PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI PADA DESA BUDURAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO)

MAKALAH

Perencanaan Pembangunan

Dosen Pengampuh : HENDRA SUKMANA S.A.P., M.KP

Disusun Oleh : SUGIYANTO

232020100219

PROGRAM STUDI

ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2024

Judul :

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

(STUDI PADA DESA BUDURAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO)

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1

1.2 Teori Penelitihan ........................................................................................................ 5

1.3 Landasan Teori .......................................................................................................... 6

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hasil dan Pembahasan ............................................................................................ 9

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 13

3.2 Daftar Pustak ....................................................................................................... 13

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia, yang didirikan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, menggunakan sistem ekonomi kerakyatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, makur, dan adil. Faktanya untuk sebagian orang pembangunan tersebut hanya terfokus pada satu Negara yaitu pembangunan sektor ekonomi. Pelaksanaan Pembangunan satu Negara harus seimbang tidak hanya di satu sektor saja karena semua sektor harus berjalan dengan seiringan agar menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektor ekonomi menjadi titik berat dalam pembangunan nasional. Hal ini sangatlah penting agar tidak terjadinya suatu ketimpangan social dalam suatu pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai satu instasi atau organisasi yang menjalanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu Negara diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan desa adalah salah satunya, yang bisa mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga taraf hidupnya. Kesuksesan pembangunan desa adalah satu tujuan yang harus dicapai, agar pelayanan masyarakat dan alokasi uang desa dapat berfungsi dengan baik, hal ini terkait dengan kemajuan zaman dan gaya hidup masyarakat yang menjadi semakin penting dalam menganalisis beberapa topik, termasuk pembangunan desa. Maka pembangunan desa bisa diketahui sebagai proritas utama agar membangun masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil.

Secara hukum, UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2003 dan Peraturan Pemdes No.

72 Tahun 2005 sama-sama menyebutkan keberadaan desa. Sesuai regulasi ini ada definisi Desa menjadi ketentuan masyarakat hukum dengan batasan-batasan area yang mempunyai kehendak dalam menentukan serta mengelola urusan warga desa tersebut sesuai dengan adat serta silsilah yang disahkan serta dihormati pada mekanisme pemerintahan NKRI (Wisakti,2008:xvi).

Pengaturan peran dan kewenanagan kelembagaan desa untuk menyusun serta impelentasi kebijakan yang berkenaan terhadap pembangunan, pengembangan kemasyarakatan, pemerintahan, sudah diakomodir pada kebijakan baru pemerintah terkait pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Menurut PP No. 72 Tahun 2005, desa adalah konglomerasi masyarakat teritorial yang diakui secara hukum dengan kewenangan untuk menangani dan mengawasi masalah- masalah lokal sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh Negara Kesatuan struktur pemerintahan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 7 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi:

"(a) Urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal desa;

(b) urusan pemerintahan yang telah diberikan kewenangan oleh Kabupaten/Kota kepada desa;

Kabupaten/Kota; dan

(d) urusan pemerintahan lainnya yang harus ditangani oleh undang- undang oleh desa."

“Saat ini, kepala desa harus berkonsultasi dengan badan permusyawaratan desa dan mengevaluasi usulan lembaga masyarakat desa dalam rangka mengelola dana desa. Kepala desa tidak lagi memiliki dominasi lebih dalam fase penyampaian draf kebijakan, diskusi, dan implementasi.” (pasal 55 PP 72/2005). “Warga mempunyai hak memberikan saran dalam bentuk tulisan ataupun lisan untuk menyiapkan atau membahas Raperda.” (pasal 57 PP 72/2005). Lembaga masyarakat yang harus mematuhi peraturan daerah dapat dibentuk di desa. Kelembagaan masyarakat tersebut antara lain Polindes, Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Lembaga masyarakat dipercaya guna membantu pemerintah desa dan bermitra dengan masyarakat desa untuk memperkuatnya. Tugas lembaga kemasyarakatan dituangkan dalam Pasal 91 PP 72 Tahun 2005 dan meliputi:

(a) menetapkan rencana pembangunan partisipatif;

(b) melaksanakan, mengendalikan, menggunakan, dan mengembangkan pembangunan

partisipatif;

pemerintah; dan

(d) memajukan status pelayanan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 92, fungsi lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya meliputi:

(a) Sebaran aspirasi masyarakat untuk perumahan dalam pembangunan;

(b) memperkuat Negara Republik Indonesia dengan menabur dan menanamkan rasa

kebersamaan dan persatuan;

(d) bertujuan untuk Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat;

(e) Inisiatif untuk komunitas, partisipasi, dan swadaya berkembang dan berkembang;

(f) memperbaiki kehidupan keluarga; dan

(g) memperluas dan memperkuat hak-hak politik rakyat.”

“Kegiatan lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan

(a) meningkatkan pelayanan masyarakat,

(b) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan,

(d) memberdayakan masyarakat, dan

(e) mengembangkan kegiatan lain yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.” (Pasal 93 PP 72/2005).

Pasal 67 PP 72 Tahun 2005 yang mengatur desa menyatakan bahwa uang dari pendapatan dan pengeluaran desa, bantuan pemerintah, dan dukungan pemerintah daerah digunakan untuk mengelola urusan pemerintahan desa, yang merupakan tanggung jawab desa. Oleh karena itu, anggaran desa harus dibelanjakan secara bijak dan efektif, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Guna menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan masyarakatnya, Desa memiliki pengalaman yang luas. Sumber daya lokal di desa juga dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan. Belum lagi, pemerintah desa juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasilnya, skema Alokasi Dana Desa merupakan program yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten atau Kota menyisihkan dana untuk desa sebagai bagian dari alokasi keuangannya, dan uang ini diperoleh dari saldo akun keuangan pusat dan daerah mereka. Didasarkan pada peraturan daerah setempat, pemerintah desa dan BPD mengevaluasi dan mengadopsi rencana keuangan tahunan desa, atau APD desa. Tujuan uang federal, negara bagian, dan lokal untuk ADD adalah untuk meningkatkan layanan masyarakat dan mendukung masyarakat pedesaan.

Alokasi desa adalah uang yang disisihkan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa. Kabupaten atau Kota menerima saldo keuangan pusat dan daerah, yang digunakan untuk membayar alokasi desa. Rencana keuangan tahunan desa, atau APD desa, diperiksa dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD sesuai dengan peraturan daerah. Penggunaan dana dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal dikenal sebagai ADD, dan itu dilakukan untuk meningkatkan masyarakat pedesaan dan meningkatkan layanan masyarakat. Otonomi desa bukan termasuk pemberian pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah pun mempunyai kewajiban menghargai otonomi asli desa tersebut (Widjaja, 2003:165)

Dalam pengelolaan dana desa desa kini Kepala Desa tak lagi mempunyai dominasi pada fase pengajuan rancangan kebijakan, pengkajian, serta pelaksanaannya tetapi perlu mengikutsertakan BPD serta juga mengkaji kelembagaan usulan masyarakat desa (Pasal 55 PP 72/2005). Masyarakat mempunyai hak untuk menyerahkan masukan lisan maupun tulisan untuk penyiapan ataupun pembahasan Raperda (Pasal 57 PP 72/2005).

Keberadaan badan pemerintah di desa diatur pada UU No. 32 Tahun 2004, khususnya pada dalam Pasal 200 Ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah desa dan Instansi Pemerintah Desa dibentuk di pemerintah kabupaten/kota” Namun didalam penjelasanya yang diberlakukan dan “diperlakukan” Kepada pemerintah desa mengalami pasang surut. Pemerintah kurang memperhatikan pemerintah desa, yang merupakan kekuatan pendorong di balik upaya pemerintah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat, termasuk organisasi, hali ini dapat dilihat secara historis dari sumber- sumber pendapatan desa yang merupakan satu- satynya sumber energi atau tenaga (power) sehingga pemerintah desa dapat tetap eksis keberadaanya.

Perlakuan pemerintah selaku eksekutif yang mempunyai otoritas dalam hal membuat dan membentuk kebijakan tentang pemerintah desa selaku bawahanya (subordinate), selama ini kurang berpihak kepada pemerintah desa, bahkan kebijakan-kebijakannya kurang memberdayakan (empowering) justru memperdayakan (depowering). Dahulu pemerintah desa hanyalah sebagai pemerintah yang berada langsung dibahwa camat. Segala keputusan desa dan kebijakan-kebijakanya pemerintah desa hanya sampai dilevel Kecamatan saja, tanpa memiliki hak perwakilan kepada pemerintah Kabupaten. Sehingga muncul anggapan pemerintahan desa hanyalah dianggap sepagai sapi perahan (crashed cow).

Penyaluran dana desa yang digunakan untuk pengadaan pemerintah desa tidak memprioritaskan tunjangan pendapatan, biaya operasional pemdes, premi asuransi bagi kepala desa dan sekretaris desa, biaya operasional Badan Perwakilan Rakyat Desa (Baperdas), biaya operasional lembaga pemberdayaan kesejahteraan desa, biaya operasional peningkatan SDM perangkat pemerintah desa, dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Dalam hal mendorong pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha kecil dan badan usaha milik desa (BUMDes) diprioritaskan. Sedangkan untuk pemberdayaan manusia lebih ditentukan pada bidang pendidikan masyarakat, kesahatan masyarakat, pemberdayaan institusi lembaga masyarakat.

Dalam tingkatan oprasional dilapangan sebagisan sudah berjalan, namun umumnya belum optimal dilakukan oleh kelembagaan desa. Masih terdapat persoalan yang menghambat pelaksananaan kelembagaan desa dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan desa (peraturan desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pemerintah Indonesia memberi perhatian lebih pada pembanguanan yang difokuskan didaerah perdesaan.

Oleh kareena itu penyelenggaraan tugas pemerintah desa dalam menunjang kegiatan yang dijalankan oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dipastikan akan memerlukan suber-sumber pembiayaan yang nyata. Penyediaan sumber keuangan tersebut semestinya harus sebanding dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti lokal, populasi, dan elemen lain yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada situasi sosial ekonomi wilayah tersebut. Pemberian otonomi daerah Kabupaten/Kota memiliki konotasi bahwa pengelolaan keuangan semata-mata berada di bawah kekangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa dibuat tidak berdaya oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah karena pemerintah desa tidak mendapatkan uang yang cukup besar dari pemerintah daerah bersamaan dengan pelaksanaan otonomi mereka yang luas. Hal tersebut dapat dilihat dari keuangan pemerintah kepada pemerintahan desa belumlah sepenuhnya mencerminkan program pemerintah dengan triple strategi-nya sebagaimana diungkapkan dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2004 oleh Presiden Susilo Bambang yudhoyono (dalam Oakly.2004. h.22) sebagai berikut

“Rencana pertama adalah menggenjot investasi dan ekspor dalam rangka mendorong pertumbuhan; yang kedua adalah mengaktifkan kembali sektor riil untuk menghasilkan kemungkinan pekerjaan. Metode ketiga adalah meningkatkan ekonomi pedesaan dan pertanian untuk memerangi kemiskinan. Intinya, "Pro- Growth, Pro Employment, dan Pro-Poor Approach" adalah strategi rangkap tiga.”

Berbagai masalah yang menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pengurusan alokasi dana terhadap masyarakat yang tak lagi dijadikan prioritas pokok pemerintahan desa. Beberapa kendala yang mampu dirincikan yakni:

1) Administrasi yang kurang tertib berkaitan dengan laporan pertangungjawaban atas

kepengurusan Alokasi Dana Desa.

2) Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana desa dikelola.

3) Pembangunan desa hanya mendapat sedikit bantuan dari warganya sendiri atau dari

masyarakat luas. (Wisakti,2008:xxv)

Permasalahan dalam pelaksanan ADD juga ditemukan dalam kapasitas pengelolaan ADD baik pada komponen pemerintahan desa dan organisasi masyarakat desa pada persiapan, penyelenggaraan, serta pertanggungjawaban aktivitas yang belum optimal. Diantaranya yakni tak dilaksanakannya atau tak dilibatkannya unsur masyarakat pada musyawarah pemakaian alokasi dana desa. Kemauan politik pemerintahan baru terwujud pada tahun 1979 dengan menerbitkan UU No. 5 Tahun 1974 mengenai pemerintahan desa. Meskipun demikian pemerintahan desa belum bisa berbuat banyak karena yang didesentralisasikan oleh pemerintah kepada pemerintahan desa belum keseluruhannya menyentuh pada keinginan masyarakat.

Jika mencermati keuangan desa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999, bisa dilihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya berpihak atau memperhatikan kebutuhan desa dalam hal uang karena desa menerima pendapatan yang cukup besar dari pemerintah daerah dan karena tidak ada tolok ukur yang menjadi pedoman pemberian bantuan keuangan desa. Desa membutuhkan cukup uang karena sejumlah alasan, yaitu:

1) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sangat mudah, dan sumber

pendapatan utama desa adalah hibah yang sangat kecil.

2) Karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang buruk, desa tidak dapat memiliki

pendapatan asli desa (Pades) yang besar.

3) Kurangnya pembiayaan operasional bagi desa untuk mempertahankan layanan

kemudian memperburuk masalah ini.

Sumber pendapatan desa yang kini diperhitungkan saat menghitung dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota sebagai pengganti bantuan, diatur dengan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004. Alokasi Dana Desa, yang secara resmi dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menetapkan usulan penyaluran dana keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota dalam penyaluran desa.

Kebijakan ADD banyak berkaitan dengan perspektif teori butum up, yang melihat desa sebagai landasan pembangunan, desa ini memiliki banyak pengalaman menciptakan pemerintahan yang bekerja untuk penduduknya. Sumber daya lokal juga tersedia untuk masyarakat, dan pendanaan dapat menjamin bahwa administrasi akan terus berlanjut. Desa juga terlibat langsung dengan masyarakat, yang sama vitalnya. Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan mempercepat proses kemandirian masyarakat desa, pengelolaan alokasi anggaran desa merupakan komponen penyelenggaraan pemerintahan desa.

Agar desa dapat berkembang dan berkembang sesuai dengan keseragaman, kontribusi otonomi asli, pemberdayaan masyarakat, dan demokrasi, hak desa untuk menjalankan otonominya harus diwujudkan melalui alokasi keuangan desa.

Desa Buaduran Kecamatan Buduran merupakan Desa yang lokasinya terletak di tengah Kota, ini terlihat dari besarnya masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut. Di Desa Buduran banyak masyarakat dari kalangan kurang sejahtera, ini terlihat dari masih banyakanya masyarakat yang berpenghasilan kurang untuk memenuhi kebutuhanya, Desa Buduran ialah satu dari sekian desa yang menggunakan program canangan pemerintah guna membantu masyarakat dalam melaksanakan otonominya supaya berkembang dan tumbuh ikut pada pertumbuhan dari desa Buduran.

Penelitian melihat ketidak selarasan antara program yang dijalankan dengan keadaan ekonomi masyarakatnya, ini terlihat dari masih banyaknya rumah tinggal masyarakat di Desa Buduran yang belum layak untuk di tempati. Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Buduran tidak dilaksanakan sejalan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan PerMenDagri No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan otonomi daerah akibat kurangnya kesadaran program ini oleh masyarakat Desa Buduran. Ketidakefektifan program Desa Buduran yang miskin bertentangan dengan hak desa atas uang yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan program. Penulis ingin mengangkat subjek masalah ini untuk diskusi lebih lanjut dan mendalam, berangkat dari fenomena seperti dijelaskan di atas berjudul: “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA” (Studi di Desa Buduran Kec.Buduran Kab. Sidoarjo).

1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penlitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sitematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainya di masyarakat. Penelityian deskriptif menurut Sanapiah (19982:42) adalah

“penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisisnya dan mengenterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Pada penelitian deskriptif ini, didalamnya termasuk sebagai tipe perbandingan dan mungkin juga sampai pada usaha menemukan hubungan yang terdapat diantara variabel-variabel, asalkan variabel-variabel tadi tidak mengalami proses manupulasi sebagai yang dilakuakan dipenelitian eksperimentasi.”

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan yang tidak mendasarkan pada nalar ilmia semata, lebih dari itu penelitian kualitataif lebih memeperhatikan aspek ilmiahnya. Meleong (2010:4) menyatakan bahwa, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor (1997:5), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan oleh data deskriptif, termasuk kata-kata tertulis atau lisan melalui orang dan tindakan yang diamati.

“penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, prsepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara deskriptif, dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagaimetode ilmiah.”

Jadi penelitian kualitatif dilakuakan disuatu tempat atau lokasi tertentu untuk meneliti secara mendalam pokok masalah yang dijadikan kasus dapat dilakukan dalam suasana yang wajar atau ilmiah dalam berbagai konsep kategori, hiposkripsi, dan bahkan teori dikembangakan berdasarkan kenyataan atau data dilapangan.

1.3 Landasan Teori

A. Pengertian Manajemen Keuamgam Menurut Pandangan (weagustini, 2010)

Umumnya berbicara mengenai manajemen keuangan, adalah organisasi dengan orientasi profit namun sesunggunya organisasi non profit juga sangat membutuhkan pengelolaan keuamngan yang baik. Organisasi berorientasi profit bias dibentuk perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan dan perseorangan trbatas, karena banyaknya keuntungan dari perusahaan berbentuk PT maka PT umum digunakan.

Selanjutnya wigustin menegemukakan ciri-ciri dari organisasi yang berorientasi profit adalah (1) pemegang saham jelas dan mereka menegendalikan perusahaan melalui board of director,

(2) laba merupakan hak pemegang saham sehingga manajer mempunyai tanggung jawab

tunggal terhadap pemegang saham atau shareholder,

(3) tidak ada kelompok atau individu yang memiliki ha katas laba, (4) tidak ada pihak luar yang

mengendalikan organisasi. Manajemen keuangan dapat ipat diartikan sebagai manajemen

dana baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana dalam berbagai bentuk investasi secara

efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaaan investasi atau pembelanjaan

secara efesien (Husnan,2000) dalam (Wigunartini, 2010), sedangkan Van Horne dalam

Wigustini (2010) menyatakan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan berbagai tujuann menyeluruh.

B. Manajemen Keuangan Publik

1. Keuangan Publik

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Pblik

Dalam impelentasi ada beberapa istilah yang digunakan untuk memahami keuangan public dan istilah ini dipakai silih berganti yaitu :

a. Keuangan Negara

b. Keuangan Pemerintah

c. Keuangan Sektor public dan

d. Keuangan Publik

e. Ilmu Keuangan Negara (Domai, 2013)

Menurut Atep dkk dalam (Domai, 2013) ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan serta pengaruhnya untuk meningkatkan.

pertumbuhan perekonomian suatu negara, sedangkan menurut Nisjar dalam ( Domai, 2013) keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang ) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Keuangan negara sesunggunya mempunyai arti luas, yaitu disamping meliputi milik negara atau kekayaaan negara yang bukan semata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban.

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa keuangan public meliputi dua segi yaitu :

1. Hak Mendaptkan Hasil

2. Kewajiban mendatangkan beban bagi negara

Menurut Domai (2013), keuangan publik yang meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Keuangan publik yang merupakan kekayaan negara yang pengelolaanya dipisahkan dengan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik dan/ hukum perdata. Jadi semua kekayaan negara dipisahkan dan dikelola dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Keuangan publik yang dikelola langsung oleh pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang dan barang milik negara yakni harta tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan.

b. Kekuasan Atas Manajemen Keuangan Publik

Presiden selaku Kepala pemerintahan memegang kekuasaan manajemn keuangan publik sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu presiden dalam penyelengaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasan tersebut dikuasakan Kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemimpinan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada mentri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/penggunaan barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinya. Sub bidang pengelolaan nfiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskaldan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyenggarakn pemerintahan negara sebagai kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubenur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

2. Pengertian Anggaran Publik

Dalam kehidupan moderen, dimana setiap kegiatan atau aktivitas baik untuk individu keluarga, organisasi Negara maupun organisasi swasta diperlukan uang. Kegiatan- kegiatan itu supaya mencapai hasil yang baik perlu direncanakan, baik untuk jangka pendek, menegah, maupun jangka panjang.

Demikian pula masalah keuangan perlu direncanakan dengan baik, mengingat uang adalah merupakan motor dari setiap kegiatan baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak swasta dan rumah tangga individu. Rencana- rencana kegiatan tersebut kalok dinilai dengan uang disebut dengan anggaran. Seperti pengertian anggaran yang dikemukanakan oleh :

Pendapat Badri dalam ( Domai, 2013) Anggaran adalah rancana yang memuat taksiran-taksiran dari pada pengeluaran Negara, yang diusulkan untuk priode tertentu serta pendapatan-pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Disini tekannanya pada taksiran-taksiran yang berwujud angka-angka uang.

Sedangkan anggaran publik adalah rencana kegiatan yang dipersatukan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter menurut Suharyanto (dalam Domai 2013)

• Suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belaja dan aktivitas

• Suatu rencana finansial yang menyatakan

1. Berapa biaya atas rencana pengeluaran/belanja yang dibuat

2. Berapa banyak dan bagaimana cara memeperoleh uang untuk mendanai rencana aktivitas

• Blue print keberadaan ( Keuangan) sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang

akan datang.

b. Maksud dan Tujuan Anggaran Negara Tujuan umum dari anggaran Publik adalah kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan pendapat Domai (2013) Maksud dan Tujuan Anggaran Publik adalah :

1. Memanfaatkan sekasimal mungkin sumber-sumber pendapatan.

2. Setiap anggaran publik yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan- perbaiakan dari

anggaran publik sebelumnya

3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan

memudahkan untuk melakukan pengawasan.

4. Memudahkan koordinasi dari masing- masing departemen dan dapat diarahkan sesuai

dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh negara.

5. Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan

tentang alokasi pembiayaan

terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lainya yang diajukan oleh masing-masing depatermen, lebih terarah dan terkendali.

3. Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

a. Istilah dan Pengertian

Ada beberapa istilah atau terminologi yang digunakan yaitu :

1. Administrasi keuangan daerah,

2. Administrasi keuangan pemerintah daerah

3. Pengelolaan keuangan daerah

4. Manajemen keuangan daerah

5. Manajemen keuangan pemerintah daerah

6. Manajemen keuangan pemerintah daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang esensial adalah perubahan dan penentuan terhadap keuangan daerah, untuk terserengagaranya daerah otonomi baik tingkat Provinsi, Kabuypaten dan Kota.

Atas dasar itu proses manajemen keuangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah, bahkan ada yang mengatakan berhasil tidaknya pembangunann daerah salah satunya ditentukan oleh penyelengaraan manajeman keuangan daerah.

b. Tujuan Manajemen Daerah

Menurut Devas dalam ( Domai, 2013) menegemukakan bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah :

1. Pertangung jawaban “Pemda” harus mempertanggung Jawabkan tugas keuangan pada lembaga yang sah.

2. Mampuh memenuhi kewajiban, keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa

sehingga mampu

melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangaka panjang

3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur,

4. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan “Pemda” dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian petugas keuangan “Pemda” DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau penerimaan dengan rencana dan sasaran.

BAB II.

PEMBAHASAN

2.1 Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten sidoarjo Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Sumber dana desa yang menjadi bagian dari keseimbangan keuangan pusat dan daerah kabupaten adalah alokasi dana desa (ADD). Itu diperoleh dengan mendistribusikan pendapatan pajak daerah. Rencana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran merupakan serangkaian tata cara pemenuhan persyaratan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa “Dana tersebut dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota, yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 10% dari pendapatannya untuk desa.”

Menurut Kepala Desa Buduran, prosedur perencanaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo ialah:

‘‘Seluruh lingkungan mengambil bagian dalam musrembangdes, atau diskusi perencanaan pembangunan desa, sebelum ADD dibuat, yang selanjutnya menghasilkan acuan dari daerah. ADD harus dipergunakan sesuai dengan perencanaan, ADD tidak diperbolehkan dan dipergunakan sesuai dengan perencanaan, ADD tidak diperbolehkan digunakan di luar perencanaannya” (Pukul 10.00 WIB tanggal 18 Mei 2022, di Kantor Desa Buduran ialah hasil dari wawancara)

Kepala Desa Buduran menambahakan, “Kelembagaan ini sebenarnya ada di Desa Buduran, sejalan dengan proses perencanaan yang dilakukan di musrembangdes yang dihadiri tokoh masyarakat, ketua RT, RW, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, dan taruna karang PKK.”(sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan pada 18 Mei 2022 pukul 10:05 WIB di Kantor Desa Buduran)

Lembaga-lembaga tersebut elalau menjaring aspirasi yang ada di masyarakat terkait persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Desa Buduran dan selanjutnya membawa aspirasi-aspirasi tersebut kedalam Musrembangdes. Masyarakat Desa Buduran berharap dapat menemukan model pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Cara penjaringan Aspirasi masyarakat dapat melalui angket ataupun usulan lansung dari masyarakat. Kepala Desa Buduran telah menyatakan bahwa: “penjaringan aspirasi dilakukan oleh semua organisasi di desa yang terkait, baik itu dari ketua-ketua RT,RW, anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, Karang taruna, melalaui model angket ataupun usulan langsung pada pertemuan-pertemuan atau rembugan warga yang selanjutnya disamapaiakan di Musrembagdes dan dijadikan acuan untuk menentukan RPJMDes”(sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan pada 18 Mei 2022 pukul 10:05 WIB di kantor Kepala Desa Buduran)

Penganggaran ADD dalam RPJM Desa Buduran 2017–2021 telah direncanakan dengan matang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari Desa Musrembang Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang sejak itu berganti nama menjadi RPJM Desa Buduran dan terbagi menjadi beberapa bidang, antara lain koperasi sosial budaya, sarana dan prasarana, serta pendidikan, dengan sejumlah prioritas di masing-masing bidang. Menurut tabel 4.1 berikut, hasil RPJM untuk Desa Buduran ialah:

Tabel 4.2 Rencana pembangunan Jangka Menegah Desa Buduran tahun 2017

No	Urusan	Program	Kegiatan	Perkiraan Biayah	Rangking
1	Wajib	Pendidikan	1. bantuan untuk anak SD	20.000.000	1
			2. bantuan untuk anak SMP	10.000.000	2
			3. bantuan tranport guru honorer	5.000.000	3
			4. pembangunan pagar + MCK dusun Buduran	50.000.000	4
			5. pembangunan pagar + MCK	50.000.000	5
2	Wajib	Kesehatan	1. PMT Posyandu	5.000.000	1
			2. PMT gizi kurang da buruk	5.000.000	2
			3.PMT lansia	2.000.000	3
			4. PMT bumil	6.000.000	4
			5. Bantuan biayah persalinan	15.000.000	5
			6. batuan transpot kader kesehatan	5.000.000	6
			7. pembangunan gedung Polindes	120.000.000	7
3	wajib	Sarana dan prasarana	1. Perbaikan Jalan	315.000.000	1
			2. Pembangunan saluran drainase Jalan	200.000.000	2
4	wajib	sosial	1. Pelatikhan komputer	7.500.000	2
			2. Budaya	12.500.000	2
5	wajib	koperasi	Memberikan Pinjaman lunak untuk modal badi kelompok usaha	100.000.000	1
Total Kebutuhan Anggaran				Rp. 928.000.000

Sumber Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

pembangunan Jangka Menengah Desa Priode 2017, maka RAPBDesa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 keseluruhanya dipergunakan bagi aktivitas pemberdayaan masyarakat. Untuk RPJM Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dibuktikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018

No	Uraian	Program	Kegiatan	Perkiraan biaya	Rangking
1	Wajib	Pendidikan	1. Bantuan untuk anak SD	20.000.000	1
			2. Bantuan untuk anak SMP	10.000.000	2
			3. Bantuan tranport guru Honorer	5.000.000	3
			4.Renovasi gedung PAUD	110,000,000	4
			5. Pembelian permainan PAUD	10.000.000	5
2	Wajib	Kesehatan	1. PMT Posyandu	5.000.000	1
			2. PMT Gizi kuran dan buruk	5.000.000	2
			3. PMT Lansia	2.000.000	3
			4. PMT Bumil	6.000.000	4
			5. Bantuan biaya persalinan	15.000.000	5
			6. Bantuan transpot kader kesehatan	5.000.000	6
3	Wajib	Sarana dan prasarana	1. Paving jalan	455.000.000	1
			2. Pembangunan irigasi	100.000.000	2
4	Wajib	Sosial budaya	1. Pelatian menjahin + peralatannya	7.500.000	1
5	Wajib	Pemerintahan	1. Meningkatkan peran pengurus RT, RW dan aparat desa menberikan pelayanan masyarakat	25.000.000	1
			2. Rehab balai desa	100.000.000	2
			3. Pembangunan gapura dan tugu batas	15.000.000	3
6	Wajib	Koperasi	Memberikan pinjaman lunak untuk modal usaha bagi kelompok usaha	100.000.000	1
Total Anggaran tahun 2018				Rp1.095.500.000

Sumber: Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2017-2021

Jika melihat Tabel 4.2 RPJMDesa Buduran 2018, akan terlihat bahwa Program Perdayaan Masyarakat dilaksanakan di Desa Buduran RAPBDes, Tahun Anggaran 2018, juga ada penganggaran untuk Belanja Aparatur dan Oprasional sebesar Rp. 140.000.000.- dari Total RAPBDes Desa Tahun 2018 yang total anggaranya Rp.1.095.500.000.- itu berarti 15,31% RAPBDes Desa Buduran KecamatanBuduran Kabpaten Sidoarjo Tahun 2018 akan dipergunakan untuk belanja Aparatur dan Oprasional (BAO).

Pada Tahun 2019 RAPBDes Desa Buduran dibuktikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Priode 2019

No	Uraian	Program	Kegiatan	Perkiraan biayah	Rengking
1	Wajib	Pendidikan	1. Bantuan untuk anak SD	20.000.000	1
			2. Bantuan untuk anak SMP	10.000.000	2
			3. Bantuan transport guru Honorer	5.000.000	5
2	Wajib	Kesehatan	1. PMT posyandu	5.000.000	1
			2. PMT gizi kurang dan buruk	5.000.000	2
			3. PMT lansia	2.000.000	3
			4. PMT bumil	6.000.000	4
			5. Bantuan biayah persalinan	15.000.000	5
			6. Bantuan Transport kader kesehatan	5.000.000	6
			7. Pembangunan MCK umum	50.000.000
3	Wajib	Sarana dan prasarana	1. Pembangunan irigasi	230.000.000	1
4	Wajib	Sosial budaya	1. Pelatihan perbengkelan dan peralatannya	15.000.000	1
			2. Rehab pembangunan mushollah desa Buduran	20.000.000	2
			3. Pembangunan gaputa dan tigu batas	15.000.000
5	Wajib	Koperasi	Memberikan pinjaman lunakuntuk usaha kelompok	100.000.000	1
Total Kebutuhan Anggaran 2019				Rp.503.000.000

Sumber : Rencana Pembangunan Jangkah Menenegah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

Menurut tabel 4.3 di atas, pembangunan Desa Buduran tahun 2019 difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Seluruh perencanaan di RPJMDes Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan berikut diambil dari hasil diskusi dan temuan di atas:

1. Komponen-komponen yang ada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo aktif dalam seluruh Kegiatan Desa, yang selama ini memungkinkan pengelolaan alokasi uang desa di Desa Buduran untuk tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Di Desa Buduran 2021, masyarakat mengetahui dan bahkan berpartisipasi dalam Pengelolaan ADD.

2. Hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran tahun 2020 adalah tidak efisiennya dana dari ADD sebagai kebijakan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena pengelolaan ADD di Desa Buduran tahun 2020 tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.

Saran

1. Dengan meningkatkan peningkatan kapasitas masing-masing perangkat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo, maka perlu memaksimalkan peran aparatur desa dan memastikan tidak ada kendala lebih lanjut akibat penyalahgunaan wewenanag dari kepala desa di kemudian hari.

2. Persyaratan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan alokasi dana desa di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai semua program dalam penyelenggaraan alokasi dana desa di Desa Buduran.

3.2 Daftar Pustaka

[1] Wisakti, Daru. 2008. “Implementasi alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan

gayer Kabupaten grobongan”. Skripsi. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik.

[2] Widjaja, H.A.W. 2008. Otonomo Desa: Meruapakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.

[3] Widjaja. 2001. Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[4] Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.

[5] Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

[6] Herbert, A. Simon (1982), Administrative Behavior, A Study of Decision, Terjemahan, PT. Bina Aksara, Jakarta.

[7] Simon, A. Herbert, (2004), Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.

[8] Syafiie Inu Kencana, 2007. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju. Hal 32.

[9] Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[10] Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media (Feni & Susi, 2018)

[11] Feni, Y. P., & Susi, S. (2018). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karangluhur Kabupaten wonosobo. Journal Of Public Policy And Management Review, 7(1), 96.

[12] Bungin, Burhan.2007.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.Jakarta:Putra Grafika

[13] Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp. 1998. Qualitative Research For Education. A. Viacom Company 160 Goul Street, USA.

[14] Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

[15] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[17] Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

[18] Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

[19] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

[20] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

[21] Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

[22] Permendes PDTT no 22 tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

[23] Permendes PDTT nomor 19 tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

[24] Permenkeu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

[25] Oleh

[26] Dimas Ardi Pranata1), Arief Darmawan2) , Supri Hartono3)

[27] Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

[28] Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp, (031) 5931800

[29] E-mail: 1Rendi.dava1@gmail.com, 2suprihartono@yahoo.co.id

Cari Blog Ini

SUGIYANTO

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI PADA DESA BUDURAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TANTANGAN KEPEMIMPINAN DESA DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA ( KEPEMIMPINAN DALAM SEKTOR PUBLIK )

RENCANA PENGEMBANGAN