RENCANA PENGEMBANGAN
MAKALAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMO DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA SURAKARTA
|
Dosen Pengampuh :
HENDRA SUKMANA S.A.P., M.KP
Disusun Oleh : SUGIYANTO
232020100219
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2023
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN
1.2 Tujuan 3
2.1. Tahapan Kebijakan 4
2.2. Masalah Kebijakan 5
2.3. Strategi Kebijakan 8
2.4. Kebijakan Terpilih 9
2.7. Kontribusi PAD terhadap peningkatan APBD Kota Surakarta 15
2.8. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Pengembangan PAD Kota
Surakarta 16
3.1. Kesimpulan 17
3.2. Rekomendasi 17
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu bentuk pelaksanaan system demokrasi dalam sebuah pemerintahan adalah dengan memberlakukan asas desentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dengan asas desentralisasi ini maka sebagian urusan pemerintah (pusat) akan diserahkan kepada daerah atau masyarakat setempat, sekaligus dianggap sebagai bagian dari proses partisipasi masyarakat dalam bernegara. Dengan memberikan ruang partisipasi kepada daerah, berarti memberikan ruang bagi warga Negara atau masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Agar pelaksanaan asas desentralisasi dapat berjaland engan baik, maka kepada daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengertian mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri ini di dalamnya mengandung pengertian self finance, yaitu daerah dituntut untuk secara mandiri mengatur keuangannya. Termasuk di dalamnya adalah menyediakan pendanaan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.
Oleh karena itu untuk mengatur apakah pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik atau tidak, dapat kita lihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam melakukanpembiayaan pemerintahan secara mandiri. Dalam koteks anggaran pemerintah daerah, dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun besaran pendatan asli daerah (PAD). Besarnya PAD menjadi salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi pada suatu daerah. Untuk mencapai penerimaan dari PAD secara maksimal, akan sangat tergantung dari kemampuan dan tindakan atau kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, maka PAD bukanlah persoalan yang berarti. Namun bagi daerah tertentu yang potensi kekayaan alamnya terbatas, pemerintahnya dituntut untuk lebih kreatif menghasilkan pos-pos pendapatan yang mampu menyumbangkan PAD yang berarti. Oleh karena itu partisipasi masyarakat harus terus diberdayakan untuk menunjang tugas pemerintah daerah menggerakkan segenap sumber dayanya agar menjadi lebih produktif
Kota Surakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai cirri khas sebagai sebuah kawasan perkotaan yang sedang mengalami pertumbuhan yang secara pesat. Sebagai kawasan perkotaan, PAD- nya tentu tidak bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan mengandalkan potensi ekonomi yang berbasiskan pada industri, jasa dan perdagangan, pemerintah Kota Surakarta dituntut untuk mampu menyediakan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk membuat makalah yang didasarakan pada data-data dari Pemerintah Kota Surakarta tentang Pendapatan Asli Daerah Tahun 1999-2003, dengan judul Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Surakarta.
1.2 Tujuan
Dalam makalah ini yang menjadi pokok permasalahan adalah :
Bagaimanakah implementasi kebijakan otonomi daerah dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, kontribusi yang diberikan terhadap Peningkatan APBD serta Faktor pendukung dan hambatannyaa di Kota Surakarta?
BAB. II PEMBAHASAN
2.1. Tahapan Kebijakan
Berbicara tentang perspektif kebijakan publik mengarahkan perhatian kita untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan (policy making process) oleh pemerintah (government) atau pemegang kekuasaan dan dampaknya terhadap masyarakat luas (public). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do is on not to do” (Thomas R Dye dalam Esmi Warassih, 1999: 131).secara sederhana pengertian kebijakan publik dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut: (Thomas R. Dye, 1981:77).
a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah (What government do?)
b. Mengapa dilakukan tindakan itu (Why government do?)
c. Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyatan (what defference it makes?)
Menurut Richard Rose (dikutip dari Dunn) mendefinisikan kebijakan publik (public policies) sebagai rangkaian pilihan yang kurang lebih satu unsur dengan unsur lainnya saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan-badan pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam isu-isu publik dari masalah pertahanahan, energi, kesehatan sampai kepada permasalahan pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan.
Sistem kebijakan publik adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yagn sadar oleh para pelaku kebijakan sekaligus realitas objektif yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang dapat diamati akibat-akibat yang ditimbulkannya, setidak-tidaknya menyangkut 3 (tiga) unsur penting yaitu : (Thomas R Dye, 1981:89)
(1) Pelaku kebijakan
(2) Kebijakan publik
(3) Lingkungan kebijakan
Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. Proses implementasi selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi.
Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang /tingkat, baik propinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun amsih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut.
Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses pembentukan kebijaksanaan publik, maka faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan meliputi:
(1) menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan tujuan, standard pelaksana, biaya dan waktu yang jelas;
(2) melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, resources, prosedur, dan metode, dan
(3) membuat jadual pelaksanaan (time schedule) dan monitoring untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana.
Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut akan segera diambilkan tindakan yang sesuai. Secara singkat, pelaksanaan suatu program melibatkan unsur penetapan waktu, perencanaan dan monitoring.
Berangkat dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya disertai dengan action plan. Di Indonesia, untuk dapat melakukan program-program pemerintah sebagaimana tercantum dalam GBHN maupun Repelita, maka perlu dijabarkan lebih konkrit dalam bentuk peraturan perundangan. Gledden
dalam Esmi Warassih mengklsifikasikan kebijaksanaan itu menurut tinggi rendahnya tingkatan/level, yaitu :
(1) kebijaksanaan politis (political policy);
(2) kebijakan eksekutif (executive policy);
(3) kebijaksanaan administratif (administrative policy); dan
(4) kebijaksanaan teknis atau operasional (techniocal or operasional policy). Mengenai tingkatan kebijaksanaan ini telah tampak di dalam perundang-undangan di Indonesia. (Esmi Warassih, 2005: 137).
Dalam mempelajari kebijakan publik (public policy), ada 3 (Tiga) fase/tahapan/proses yang harus diketahui yaitu:
1. Tahap formulasi
2. tahap implementasi
3. tahap evaluasi
Grindle dan Thomas dalam (T.Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, 2004: 39) mengatakan bahwa kentalnya dimensi public dalam proses kebijakan publik mereka menganggap bahwa pada dasarnya kebijakan publik itu berada dalam sebuah realitas politik makro dan mikro yang sangat kompleks. Berbagai elemen dan situasi yang melingkupi keadaan sosio politik sebuah bangsa akan sangat menentukan seperti apa bangunan kebijakan publik yang akan dihasilkan.
Kepercayaan akan adanya faktor-faktor politis yang mempengaruhi keduanya itu bukan berarti kita kemudian menganggap bahwa hukum dan kebijakan publik sangat tergantung pada politik dan tidak memiliki independensi dan netralitas. Seperti anggapan umum bahwa idealnya hukum harus berdiri pada posisi yang tidak berpihak pada kekuatan politik manapun, serta hukumpun harus lah pasati dan tidak mutlak berubah-ubah sesuai berubah-ubahnya masyarakat. Hukum harus memiliki kepatian yang dapat ditaati pada waktu dan tempat manapun. Demikian pula dengan kebijakan publik sebagai instrument yang hendak memberikan solusi-solusi terbaik bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, maka seharusnya kebijakan publik terkonsentrasi pada pencarian solusi terbaik. Kebijakan publik tidak boleh terkontaminasi oleh intervensi-intervensi pihak yang secara politik lebih kuat bila dibandingkan dengan yang lain. Sebab, apabila sebuah kebijakan publik sudah terkontaminasi oleh pihak-pihak yang lebih kuat, maka kebijakan publik yang dihasilkan akan selalu berpihak dan menguntungkan mereka-mereka yang kuat. Dan lebih parahnya, kebijakan publik tersebut mungkin seringkali akan merugikan pihak-pihak yang lemah secara politik. Karena kepentingan dari pihak yang lemah secara politik akan terabaikan
2.2. Masalah Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual (GBHN). Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini mempunyai arti tersendiri karena memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri sehingga mampu mengantisipasi sedini mungkin segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam persaingan, baik persaingan yang dating dari luar negeri maupun persaingan yang datang dari dalam negeri sendiri.
Suatu Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu system pemerintahan (governance) yang baik. System ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal : pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan public di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.
Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah masalah kebijakan desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiscal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Di Indonesia lingkungan legal dan regulasi pokok untuk desentralisasi terangkum dalam tiga undang-undang yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No,. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan daerah otonom yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsive secara berkesinambungan. Pada era reformasi sekarang ini, dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang tadi sangat penting artinya dalam kehidupan sisten ketatanegaraan khususnya system pemerintahan pusat dan daerah, serta system hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah karena akan membawa perubahan yang mendasar pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Selama ini kritik yang muncul adalah terlalu dominannya peranan Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan aspirasi, inisiatif dan prakarsa daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pusat. Contoh klasik dari fenomena tersebut adalah penyusunan anggaran daerah yang bersifat line-item dan incrementallism. Dengan dasar seperti ini, anggaran daerah masih berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Selain itu istilah otonomi banyak bersifat politis. Disebutkan bahwa otonomi pada daerah Kabupaten/Kota, akan bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab, tapi dalam kenyataannya fleksibilitas yang diberikan bagi Pemerintah Daerah kurang memadai. Otonomi yang didengung-dengungkan tidak disertai dengan pelimpahan peralatan dan perlengkapan, personal serta pembiayaan khusus dari pemerintah pusat. Selain DKI Jakarta daerah-daerah lain sangat tergantung pada sumber dana yang berasal dari pusat, yang sebagian besar bersifat specific grants dan sedikit saja yang bersifat block grants.
Selain tuntutan otonomi yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah, tuntutan akan perimbangan keuangan angata pusat dan daerah yang lebih rasional, proporsional, dan nyata tidak hanya sekedar jargon-jargon politik. Demikian pula tuntutan atas pemerintahan yang baik (good governance) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan), dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat. Dengan demikian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, masih harus diperlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Kedepan diharapkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dapat meningkatkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, secara jelas disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, huruf e, UU No.22/1999). Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang sangat luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, mulai dari tahap perencanakan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi. Konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut, akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat (sesuai dengan urusan yang telah diserahkan) maupun dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Untuk pengelolaan dana yang cukup besar ini diperlukan juga peraturan pelaksana yang lebih konkret dan lebih jelas, seperti Peraturan Daerah.
Dalam rangka pertanggungjawaban public, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relative lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan fiscal gap. Keadaan ini pada
akhirnya akan menimbulkan underfinancing atau overfinancing yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah daerah.
Pembahasan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas ditinjau dari aspek system pengelolaan keuangan daerah memang telah banyak dilakukasn diantaranya adlaah Insukondro dkk. (1994) membahas mengenai pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD, menemukan bahwa pada umumnya peran retribusi daerah lebih dominant dalam menentukan besarnya PAD. Sumbangan PAD terhadap total penrimaan APBD rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan PAD tidak didasarkan pada potensi PAD, tetapi ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Medi (1996) meneliti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bahwa untuk mencapai efisiensi pengelolaan keuangan daerah maka pengeluaran- pengeluaran yang tidak bermanfaat sedapat mungkin dikurangi, untuk mencapai efektivitas perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru.
Kuncoro (1995) mengamati masalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah di 27 propinsi di Indonesia selama tahun 1984/1985- 1990/1991, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan menganjurkan diberikannya otonomi keuangan daerah yang relative luas sehingga daeraqh mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya dengan optimal. Hal ini diperkuat juga dengan fakta bahwa hanya 38,88% penerimaan propinsi- propinsi di Indonesia yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendir, sehingga menimbulkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi (Nazara, 1997:17-25)
Radianto (1997) menganalisa tentang peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan di seluruh Daerah Tingkat II Maluku dengan melihat pengaruh tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal, menemukan bahwa tingkat perkembangan ekonomi daerah dan jumlah penduduk mempunyak pengaruh positif terhadap perubahan derajat otonomi fiscal daerah. Selanjutnya Miller dan Russek (1997) meneliti semua negara bagian di Amerika Serikat mengenai struktur pajak dan pertumbuhan ekonomi dan menemukan bahwa pajak dapat berpengaruh positif dan negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Devas (1997) menyatakan desentralisasi telah menjadi tema yang utama dari pemerintah akhir-akhir ini. Namun pendekatan desentralisasi di antara Negara-negara mempunyai perbedaan yang lebar. Intinya, desentralisasi berbeda maksudnya oleh orang yang berbeda, namun penting dalam proses politik dan ekonomi suatu daerah. Kim (1997) meneliti peran sector public local dalam pertumbuhan ekonomi regional Korea menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah di dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah signifikan. Pendapatan pajak dan non pajak daerah memiliki pengaruh negative signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Sementara investasi dan konsumsi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Mardiasmo (2001) membahas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan public menyimpulkan bahwa line-item dan incrementalism sebaiknya diganti dengan model yang lebih baik, agar anggaran daerah lebih dekat dengan gerak dinamis kebutuhan dan prioritas masyarakat. Khan (1994) dalamd penemuannya mengemukakan bahwa analisis terhadap value for money (VFM) juga dapat melihat lebih jauh keefektifan dari system dan prosedur pengawasan internal. Aspek manajemen keuangan daerah, memberdayakan internal auditor (inspektorat) dan pengembangan mekanisme horizontal communication merupakan prasyarat untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran daerah. Dari segi pengambilan keputusan perlu juga difikirkan tentang peranan DPRD, independensi, kemandirian, dan kinerja DPRD harus ditingkatkan agar dapat bersama-sama meningkatkan kinerja value for money, akuntabilitas, transparansi dan responsivitas Pemerintah Daerah sepanjang waktu.
Pengertian system adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang
saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu baguan atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (Baridzwan, 1998:3). Menurut Jaya (1999: 11) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesah (1995:16) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang daapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2.3. Strategi Kebijakan
Mardiasmo (2000:3) mengatakan bahwa Kebijakan di bidang pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah:
1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (public oriented)
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah baik ratio maupun dasar pertimbanganya
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggara, anggarak kinerja, dan anggaran multi tahunan
7. Prinsip pengadaaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, paran DPRD, peran akuntan public dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada public
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan
10. pengembangan system informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, efisiensi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
1. Tanggung jawab (accountability)
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala Daerah dan masyarakat umum
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan (HO)
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan
3. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya
4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya
2.4. Kebijakan Terpilih
Dalam hal pengimplementasian Kebijakan, aparat pengelolaan keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai
Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di mana merupakan perwujudan dari rencana kerja keuangan tahunan pemerintah dareah, selain berdasar ketentuan-ketentuan umum yang berlaku juga berdasarkan pada :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah
Mardiasmo (2001) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat Bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan dating. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di semua aktivitas berbagai unit kerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan public. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hekekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislative untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Untuk itu Dalam hal penyusunan anggaran mencakup beberapa kebijakan sebagai berikut:
1. Keadilan anggaran. Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam
pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah Daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah
2. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrument teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan meurpakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.
3. Anggaran berimbang dan deficit. Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaanya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip deficit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari PAD, dana perimbangan keuangan, maupun pinjaman daerah. Di sisi lain kelebihan target penerimaan tidak harus dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencanan kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan
4. Disiplin anggaran. Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. APBD adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuks atu tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan PEraturan Daerah. Pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum atau tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atua proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu pula, harus dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja, antara belanja rutin dan belanja pembangunan, serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indicator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien
5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana public di daerah sebagai salah satu instrument control pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat
waktu, untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dalasm format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislative, masyarakat, maupun pihak- pihak yang bersifat independent yang memerlukan
Strategi kebijakan dan prioritas APBD adalah suatu tindakan dan ukuran untuk menentukan keputusan perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang dipilih diantara alternative kegiatan-kegiatan yang lain, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Plafon anggaran adalah batasan anggaran tertinggi/maksimum yang dapat diberikan kepada unit kegiatan dalam rangka membiayai segala aktivitasnya. Plafon anggaran hanya ditujukan untuk perencanaan anggaran belanja investasi bukan belanja rutin.
Belanja rutin adalah pengeluaran yang memanfaatkan hanya untuk satu tahun anggarna dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah. Anggaran biaya rutin dibiayai dari PAD dan sumber-sumber lainya. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset kekayaan daerah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya
Untuk menentukan strategi dan prioritas APBD, diperlukan beberapa criteria atau variable. Beberapa variable yang digunakan untuk menentukan strategi dan prioritas APBD adalah sebagai berikut:
1. Kemampuan fungsi dan program tersebut dalam mencapai arah dan kebijakan APBD. Arah dan kebijakan umum APBD merupakan hasil kesepatan antara legislative dengan pemnerintah daerah, yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD, berarti melaksanakan segala hal yang menjadi aspirasi masyarakat
2. Kemampuan program tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diterapkan. Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dikembangkan dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh unit kerja. Program-program yang dilaksanakan tersebut seharusnya merupakan program-program yang mampu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai
3. Kemampuan program tersebut dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan dan fasilitas public semakin nyata dan kian hari kian banyak. Pemerintah seharusnya peka terhadap tuntutan tersebut. Namun demikian kepekaan tersebut harus diimbangi dengan pilihan yang tepat akan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat
4. Kemampuan program tersebut dalam pendanaan pembangunan. Keterbatasan dana pembangunan yang ada menghendaki pemilihan pada pembangunan kebutuhan masyarakat yang menjadi skala prioritas. Untuk itu maka pelaksanaan program pun harus sesuai dengan besarnya dana yang tersedia
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai diawali dengan proses penentuan rencana plafon APBD sesuai dengan siklus anggaran yang dimulai dari :
1. Proses penentuan penerimaan daerah
2. proses penentuan belanja rutin
3. proses penentuan belanja pembangunan
Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan kepada DPRD ini dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD) guna dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah (Perda)
2.5. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta
Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat ditemukan dalam visi, misi dan strategi Kota Surakarta. Visi, misi dan strategi tersebut dituangkan dalam Perda Kota Surakarta tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kota Surakarta 2003-2008. penyusunan APBD merupakan bagian integral dari tugas pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sekaligus tujuan pemberian otonomi daerah. Supaya tugas dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan strategi berupa sinergi antara 3 pilar utama dalam pembangunan, yaitu masyarakat, legislative, dan eksekutif dalam pelaksanaan penyelenggaraan daerah
Ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyusunan anggaran di Kota Surakarta harus melibatkan secara sinergis antar subyek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakt, legislative (DPRD Kota), dan eksekutif (pemerintah kota). Di samping itu, pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan harus berdasarkan pada potensi dan kemampuan daerah dengan menerapkan asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional dan akuntabilitas
Menyadari adanya keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya, maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan adanya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memperhatikan tantangan global, serta pemahaman terhadap segala potensi Kota Surakarta yang memiliki daya saing tinggi, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia mennuju terbentuknya masyarakat madani. Kebijakan untuk mengembangkan sumber-sumber PAD dalam rangka mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah di Kota Surakarta dituangkan di dalam visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta adalah terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga
Sedangkan misi yang ingin dicapai adalah:
a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penggunaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani
c. mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemicu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi
d. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintah
Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam strategi kebijakan pembangunan Kota Surakarta sebagai berikut:
a. Optimalkan terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota budaya dengan citra budaya Kota Surakarta sebagai asset udaha, didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertagwa, professional dan handal
b. Optimalkan peran strategi Kota Surakarta sebagai pusat pelayanan dan pusat industri jasa bagi daerah sekitarnya
c. Membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain
d. Revitalisasi ekonomi masyarakat di segala bidang dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang usaha, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat
e. Membuka peluang pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pembangunan
f. Meningkatkan pelayanan public dengan memberikan kemudahan pada semua lapisan masyarakat
Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sumber-sumber PAD, maka misi dan strategi tersebut selanjutnya dijabakan ke dalam Arah Kebijakan di Bidang Ekonomi Kota Surakarta. Arah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk
memberdayakan ekonomi rakyat dengan menghidupkan dan meningkatkan peran pengusaha kecil, sector informal, menengah dan koperasi di bidang perdagangan dan industri, jasa, pariwisata, industri rumah tangga, kerajinan dan agrobisnis terutama yang berpeluang eksport agar lebih efisien, berdaya saing berdasarkan keunggulan komparatif, termasuk pengembangan pasar produk dan pusat pelayanan bagi daerah penyangga dan lain-lain. Di samping itu pemerintah Kota Surakarta juga melaksanakan upaya penerapan efisiensi dan transparansi anggaran serta profesionalisme pengelola BUMD
Perwujudan kepemerintahan yang baik dimulai dengan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Salah satu dampak pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah, yang meliputi manajemen penerimaan daerah, manajemen pengeluaran daerah, dan manajemen pembiayaan daerah. Atas dasar konsep dan pengertian tersebut, arah kebijakan yang dituangkan ke dalam Properda Kota Surakarta Tahun 2003-2008 meliputi : 1) Kebijakan peningkatan pendapatan daerah; 2) Kebijakan belanja daerah; 3) Kebijakan pembiayaan daerah
Kebijakan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, secara lebih rinci dapat dilihat pada misi pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan :
a. Memantapkan dan mengembangkan otonomi daerah tingkat II yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab
b. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah
c. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah
d. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
e. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pemerataan golongan penduduk antar wilayah
f. Menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk atau golongan pra sejahtera
Kebijakan Pemerintah kota Surakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dijabarkan secara rinci dalam kebijakan dan Rencana Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah. Adapun arah dari kebijakan peningkatan pendapatan daerah adalah untuk :
a. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah secara cermat, tepat dan lain-lain
b. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan pengaruh seminimal mungkin terhadap penambahan beban masyarakat, lingkungan dan tata ruangnya
c. Mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah tanpa mengganggu proses produksi dan distribusi barang dan jasa di masyarakat
d. Mengupayakan secara inovatif dan terus menerus sumber pendapatan daerah sesuai batas kewenangan daerah yanag diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Menyempurnakan perencanaan anggaran pendapatan daerah sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah
f. Menyusun program pembangunan daerah yang berdimensi pada peningkatan pengelolaan sumber pendapatan daerah
Rencana strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah agar sesuai dengan arah kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan potensi daerah terpadu
Kebijakan ini ditempuh dengan mengidentifikasikan sumber potensi pendapatan daerah dan menghimpun sinergis dari para pelaku ekonomi daerah secara bersama menggali dan memanfaatkan peluang ekonomi tersebut
b. Pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat
Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendorong perkembangan ekonomi yang cukup tinggi dengan mengembangkan kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil dalam bentuk efektifitas dan efisiensi usaha agar dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing ekonomi
c. Pengembangan sumber daya manusia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah harus ditingkatkan. Disamping itu juga kewirausahaan (entrepreneur) perlu dikembangkan bagi para pelaku ekonomi sehingga peluang ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal
d. Intensifikasi dan efektifitas pendapatan daerah
Pos-pos penerimaan daerah diintesifkan dan diperluas sebagai upaya meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan
e. Deregulasi dan debirokrasi
Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sumber penerimaan yang sudah ada diterbitkan dan menggali sumber penerimaan yang baru. Selain itu perlu diciptakan iklim usaha yang sehat melalui deregulasi dan debirokrasi di segala bidang untuk meningkatkan penanaman modal baik PMA maupun PMDN
2.6. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi kebijakan publik dikatakan sebagai hal yang paling menetukan dalam keseluruhan proses kebijakan publik, karena dalam evaluasi kebijakan publik akan terlihat apakah kebijakan publik yang ada hasil dan dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau telah gagal mencapai tujuan dan dampak- dampaknya. Evaluasi kebijakan publik juga sebagai dasar bagi apakah kebijakan yang ada layak diteruskan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali
Dalam konteks baru, kita tidak boleh serta merta langsung dapat mempercayai slogan-slogan yang mengatakan bahwa sebuah kebijakan publik telah berhasil ketika kita belum melihat bagaimana hasil dari evaluasi kebijakan publik. Yaitu sebuah evaluasi kebijakan publik yang seara tranparan menjelaskan mengenai cara-cara bagaimana implementasi yang membawa keberhasilan itu dicapai atas dasar criteria macam apa keberhasilan tadi diukur. Dalam konteks analisis kebijakan publik, baik peneliti maupun pengambil kebijakan publik sebenarnya sama-sama berkepentingan dengan upaya pengujian terhadap hasil (output) atau dampak (outcome) kebijakan publik (T.Saiful Bahri, Hessel Nogi S.Tangkilisan, Mira Subandini, 2004: 104).
Asumsi yang mendasari pemikiran baru sebenarnya cukup sederhana, yaitu bahwa dengan meneliti dan memfokuskan diri pada suatu program, maka seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas dan dampak dasri kebijakan publik atas proses pelayanan yang sedang dievaluasi tersebut. Yang menarik adalah bahwa manfaat dari evaluasi baru ternyata tidak sama. Masing-masing pihak pada masing- masing struktur yang didudukinya, akan melihat manfaat dari evaluasi kebijakan publik secara berbeda-beda, tergantung kepentingannya. Kepentingan masing-masing pihak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Dilihat dari kepentingan para pejabat yang bertanggungjawab pada tingkat kebijakan;
2) dilihat dari kepentingan para pejabat yang bertanggungjawab pada tingkat program;
3) Dilihat dari kepentingan para staf program yang bekerja pada tingkat local atau pada tingkat proyek;
4) Dilihat dari kepentingan kelompok sasaran, yaitu individu-individu dan kelompok- kelompok untuk siapa program itu diciptakan dan kepada siapa manfaat dan berbagai kegiatan pembangunan ditujukan (Solichin Abdul Wahab, 1997:8-9)
Secara akademis, menurut (Fadillah Putra, 2001: 67) evaluasi kebijakan publik dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
a) Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi adalah evaluasi kebijakan publik yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Atau umumnya evaluasi baru dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang terkait dengan program tertentu.
b) Evaluasi yudisial
Evaluasi yudisial terhadap kebijakan publik adalah evaluasi yang dilakukan yang berkaitan dengan objek-objek hukum
c) Evaluasi politik
Evaluasi politik umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, baik parlemen maupun parpol, serta masyarakat. Sering kali di dunia nyata, evaluasi politik ini dapat mengalahkan evaluasi kebijakan publik yang lainnya. Hal tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan pada ruangan tersebut terdapat proses akomodasi atas berbagai penilaian politik tersebut secara terbuka, fair, dan tidak ada dominasi.
2.7. Kontribusi PAD terhadap peningkatan APBD Kota Surakarta
Besarnya penerimaan daerah dalam APBD Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Penerimaan APBD Kota Surakarta Tahun 1999-2003
No | Uraian Penerimaan | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1 | PAD | 19.888.069.111 | 21.913.828.479 | 35.640.533.633 | 44.938.084.099 | 54.815.684.238 |
2 | Dana | 7.991.066.247 | 11.209.828.479 | 17.213.998.689 | 17.695.213.851 | 260.313.989.585 |
Perimbangan | ||||||
3 | Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000.000 |
4 | Lain-lain | 1.146.107.169 | 0 | 10.354.485.091 | 18.438.962.668 | 30.038.203.356 |
penerimaan | ||||||
5 | Sisa tahun lalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315.707.715 |
29.025.242.527 | 33.122.842.179 | 63.200.017.413 | 81.072.260.618 | 356.483.584.894 | ||
Sumber : DIPENDA Kota Surakarta
Jumlah penerimaan dalam APBD Kota Surakarta selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah penerimaan dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Peningkatan yang paling besar ditunjukkan pada tahun 2003, yaitu lebih dari 300% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dari sejumlah peningkatan tersebut sebagian besar peningkatan terjadi karena meningkatnya jumlah dana perimbangan, yaitu dari Rp. 17.695.213.851,00 menjadi Rp. 260.313.989.585,00. Meskipun mengalami peningkatan yang sangat tinggi, jika dicermati ternyata pos dana perimbangan yang memberi kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu peningkatan yang terjadi tersebut belum merupakan kemampuan daerah sendiri yang secara mandiri mampu menghimpun dana sebesar itu. Dana perimbangan menunjukkan pemberian dari pemerintah pusat atau subsidi, meskipun nilainya juga diambil dari pungutan yang dilakukan di daerah
Di samping itu peningkatan juga terjadi karena adanya pinjaman daerah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp. 4.315.707.715,00 yang pada tahun sebelumnya tidak ada. Muncunya pos anggaran penerimaan dari sector pinjaman daerah merupakan hal baru dalam penerimaan pemerintah Kota Surakarta. Artinya bahwa pos ini baru dapat diperoleh pada tahun tersebut. Oleh karena itu wajar terjadi peningkatan, karena disbanding dengan tahun sebelumnyas tidak ada. Penerimaan dari sector lain-lain juga mengalami peningkatan sebesar hamper 100%, hal ini menandakan bahwa kreatifitas Pemerintah kota Surakarta untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan baru yang sah juga semakin baik.
Sedangkan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2003, meskipun dari segi jumlah terjadi peningkatan hamper 10 milyar, namun prosentasenya mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu dari 55,43% pada tahun sebelumnya menjadi 15,38% pada tahun 2003. Jauh dari angka rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 52,38 (lihat table 2)
Turunya prosentase kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2003 tidak lepas dari meningkatnya kontribusi dana perimbangan yang sangat pesat. Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh Kota Surakarta pada tahun 2003 meningkatn sangat dratis membuat prosentase
kontribusi dari sector yang lain menjadi sangat kecil. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan
Tabel 2
Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Surakarta Tahun 1999-2003
tahun | PAD | APBD | Kontribusi |
1999 | 19.888.069.111 | 29.025.242.527 | 68,5% |
2000 | 21.913.828.479 | 33.122.842.179 | 66,16% |
2001 | 35.640.533.633 | 63.200.017.413 | 56,39% |
2002 | 44.938.084.099 | 81.072.260.618 | 55,43% |
2003 | 54.815.684.238 | 356.843.584.894 | 15,38% |
Rata-rata | 52,38% | ||
Sumber : DIPENDA Kota Surakarta
Untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah secara mandiri, maka harus dilihat perkembangan penerimaan APBD Kota Surakarta dari setiap komponen PAD-nya. Berikut ini kita lihat perbandingan perolehan PAD Kota Surakarta menurut komponennya dalam table berikut ini
Tabel 3
Perbandingan Perolehan Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 1999-2003
No | Pos Penerimaan | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1 | Pajak Daerah | 9.154.634.854 | 9.621.536.662 | 15.880.303.712 | 20.943.450.996 | 24.656.997.669 |
2 | Retribusi Daerah | 9.558.255.723 | 9.929.961.832 | 16.723.167.571 | 20.093.596.865 | 26.678.119.563 |
3 | Laba Perusahaan | 252.772..913 | 285.426.000 | 388.992.000 | 466.364.400 | 664.397.000 |
4 | Lain-lain PAD | 922.406.621 | 2.085.903.985 | 2.648.070.350. | 3.488.671.838 | 2.816.170.006 |
5 | jumlah | 19.888.069.111 | 21.913.828.479 | .35.640.533.633 | 44.938.084.099 | 54.815.684.238 |
Sumber : DIPENDA Kota Surakarta
Dari segenap komponen tersebut, hamper semuanya mengalami peningkatan yang cukup berarti pada setiap tahunnya. Hanya dari komponen lain-lain PAD saja yang pada tahun 2003 mengalami penurunan. Yang menarik adalah kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2001 mengalami peningaktan yang sangat signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya
2.8. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Pengembangan PAD Kota Surakarta
a. Faktor Pendukung
Upaya pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkanPAD mendapat dukungan kuat dari segenap jajaran pemerintah kota dan badan legislative. Sehingga pada beberapa waktu terakhir ini telah dihasilkan beberapa ketentuan baru dan sumber-sumber pendapatan baru yang mampu memberikan kontribusi besar pada PAD. Dukungan tersebut berupa pembinaan aparatur pelaksana maupun berbagai produk hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
b. Faktor Penghambat
Kebijakan pemerintah Kota Surakarta untuk mengembangkan PAD memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Artinya adalah bahwa dalam proses pengambilan kebijakan, diperlukan pemahaman, respond an pelaksanaan yang melibatkan masyarakaat dengan penuh kesadaran. Terutama dalam hal pengembangan sumber-sumber PAD yang berkaitan dengan pungutan yang membebani masyarakat, seperti pajak dan retribusi daerah
Krisis ekonomi dimana biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar, dan di sisi lain beban hidup masyarakat semakin berat tentunya berimbas pada pertimbangan pemerintah untuk menerapkan besaran pungutan. Sumber daya alam yang dimiliki kota
Surakarta sangat terbatas, oleh karena itu penerimaan masih terkonsentrasi pada sector-sektor pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang pada prinsipnya membebani masyarakat. Padahal kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan semakin terbatas
BAB. III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Implementasi kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan PAD Kota Surakarta, dituangkan ke dalam Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Surakarta tahun 2003-2008. Kebijakan dalam mengembangkan sumber-sumber PAD, menghasilkan pertumbuhan PAD Kota Surakarta yang cukup stabil. Namun kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun terakhir mengalami penurunan drastic, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat yang sangat tinggi. Artinya adalah bahwa turunnya kontribusi PAD terhadap APBD bukan karena menurunnya pendapatan dari sector PAD, tetapi karena meningkatnya dana perimbangan dari pemerintah pusat
Dukungan segenap komponen pemerintahan dan DPRD Kota Surakarta merupakan factor pendukung bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sector PAD. Namun imbas dari krisis ekonomi membuat biaya pengeluaran semakin meningkat, tetapi kemampuan masyarakat semakin berat. Masih terpakunya sumber pendapatan dari komponen pungutan tentu semakin membebani masyarakat
3.2. Rekomendasi
Perlu adanya usaha yang maksimal didalam pengimplementaian kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dibidang Otonomiu daerah. Hal ini bertujuan memaksimalkan Pewndapatan Daerah khuisusnya Pendapatan Asli Daerah dalam mensukseskan Pelaksanaan Otonomi daerah.
REFERENSI
Ateng syafrudin, 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Tarsito, Bandung
AG. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasinya, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
Baridwan, 1997, Analisis Nilai Tambah Informasi Laporan Arus kas, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 12 No. 2
Bagir Manan, 1989. Pemerintah Daerah Bagian I, Penataan Administratif and Organization Planning
University Gadjah Mada, Yogyakarta
Dasril Munir, dkk, 2004, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia: Yogyakarta
Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin.2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Devas, 1997, Indonesian “what do we mean by Decentralization Public Administration and Development.
Vo. 17.
Eddi Wibowo dkk, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik,Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia: Yogyakarta
Esmi Warassih Pujirahayu,2005. Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama
H. Lexi J.Moleong, 1991. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
Khan 1994, Value For Money Studies In Revenue Auditing, International Journal of Government Auditing.
Vol. 21
Mardiasmo, 1999, Otonomi Daerah yang Berorientaswi Pada Kepentingan Publik Natiopnal Seminar Promoting Good Governance 1999.
Mamesah, 1995, Sistem Adminisatrasi Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Nuriman Hasibuan. 1991, Agustus, Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah. Salah Satu Bentuk Perwujudan Demokrasi Ekonomi, Prisma nomer 8 Tahun XX
Pariata Wastra, 1983. Management Pembangunan Daerah. Ghalia Indonesia, Jakarta
Victor Situmorang,1993. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta Thomas R. DYE, 1981, Understanding Public Policy. Florida: State University
Undang-Undang No.22 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Komentar
Posting Komentar