PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Jati Alun-alun Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)

 

 

 

MAKALAH

Keuangan Negara

 

 

 

 

 

Dosen Pengampuh : HENDRA SUKMANA S.A.P., M.KP

Disusun Oleh : SUGIYANTO

232020100219

 

 

 

PROGRAM STUDI

 ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2024

 

 

 

 

 

Judul :

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Pada Desa Jati Alun-alun Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)

 

DAFTAR ISI

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang      ................................................................................................  1

1.2 Rumusan Masalah ...............................................................................................  3

1.3 Tujuan Penelitihan ...............................................................................................  3

1.4 Manfaat Penelitihan .............................................................................................  3

1.5.Penelitihan Terdahulu ..........................................................................................  3

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan .........................................................................................................  6

2.1.1 Bana Desa .........................................................................................................  6

2.1.2 Bagi Hasil Pajak serta restribusi .......................................................................  6

2.1.3 Alokasi Dana Desa ...........................................................................................  6

2.1.4 Bantuan Keuangan Kabupaten .........................................................................  6

2.1.5 Pendapatan Lainnya .........................................................................................  6

2.1.6 Pendapatan Asli Desa ......................................................................................   6

 

BAB III

PENUTUP

3.1.1 Perencanaan .....................................................................................................   8

3.1.2 Pelaksanaan .....................................................................................................  10

3.1.3 Penata Usaha ...................................................................................................  12

3.1.4 Pelaporan .........................................................................................................  15

3.1.5 Pertanggungjawaban .......................................................................................  16

3.2    Daftar Pustak ...................................................................................................  19    

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Terkait Desa, di jelaskan bahwasanya desa merupakan desa serta desa adat ataupun disebut nama lainnya, kemudian dinamakan Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang wewenangnya mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat berdasar prakarsa warga, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui pada sistem pemerintahan NKRI.

Desa diciptakan sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan atas inisiatif mereka yang tertarik dengan sejarah desa.Pembentukan desa dapat berupa satu desa yang dibagi menjadi dua desa atau lebih.

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi Negara dan juga menjadi pemimpin lokal yang mempunyai peranan dan posisi yang signifikan untuk mengelola maupun membangun pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki tugas pokok berdasarkan hal membuat kehidupan yang demokratis, mendukung pemberdayaan warga dan memberi layanan umum yang prima (Dwipayana, 2003:15).

Pemerintahan desa mencakup pemerintah desa yang meliputi Kepala desa, Perangkat desa maupun BPD. Kepala desa adalah pimpinan pelaksanaan pemerintah desa berdasar peraturan yang ditentukan dengan BPD. BPD adalah lembaga pewrwujudan demokrasi pada pelaksanaan pemerintah desa. Anggota BPD diambil melalui perwakilan masyarakat yang terlibat yaitu tokoh adat, Ketua RW, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang lain, yang dipilih berdasar keterwakilan daerah. Dana desa merupakan uang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan serta APBD yang dipakai guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, maupun memberdayakan warga.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada penyelenggaraan otonomi daerah ada pula pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan pengolahan dengan hati-hati dan berdasar aturan yang telah ditentukan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, dimana dalamnya termuat konsep pemerintah desa guna mewujudkan tujuan untuk mengatur dan membangun desa (Musdzalifah, 2016:2). Penyelenggaraan APBdes dilaksanakan pemerintah desa karena pemerintah kabupaten meyakini bahwa pemerintah desa dengan nyata mempunyai ruang lingkup masalah yang rumit maupun luas. Oleh sebabnya pemerintah daerah memberikan wewenang penuh pada pemerintah desa guna melakukan pengelolaan keuangan dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab maupun tugas yang sangatlah krusial untuk pemerintah desa salah satunya adalah melakukan pengelolaan keuangan desa.

Perbup Sidoarjo no. 27 tahun 2015 ini berisikan terkait acuan pengelolaan keuangan desa yang menimbang dari PERMENDAGRI bahwasanya guna menjalankan ketetapan Pasal 43 Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, harus menentukan Perbup terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Perbup Sidoarjo no. 27 tahun 2015 pada bab III menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemiliki kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan dibantu PTPKD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang dimaksud PTPKD yaitu Perangkat Desa yang mencakup kepala seksi, bendahara, sekretaris desa.

 Sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu sekelompok tata cara manual ataupun berkomputerisasi baik mengumpulkan data, mencatat, pengikhtisaran maupun melaporkan kedudukan keuangan untuk mempernggungjawabankan pelaksanaan APBDes.

Desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo ini menggunakan sistem manual dan komputerisasi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa. Dalam Perbup sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 pasal 5 sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang tugasnya sebagi berikut:

a. Membuat maupun melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa;

b. Membuat Rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa, perubahan APBDesa maupun

      pertanggungjawaban penyelenggaraan APBDesa;

c. Mengendalikan pada penyelenggaraan aktivitas yang sudah ditentukan pada

     APBDesa;

d. Membuat laporan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan APBDesa;

e. Memverifikasi bukti pengeluaran maupun penerimaan APBDesa.

Dalam tahap pelaporan, pemerintah desa jati alun-alun kecamatan prambon kabupaten sidoarjo menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes selama 6 bulan sekali. Yang dimana untuk laporan semester pertama diberikan paling lama bulan Juli tahun berjalan sedangkan untuk laporan semester yang kedua diberikan paling lama bulan Januari tahun berjalan berikutnya. Hal tersebut selaras Perbup No. 27 tahun 2015 pasal 44.

Tahap awal untuk melakukan pelaporan APBDesa dihadiri dari berbagai tokoh desa yang mencakup sekretaris desa, kepala desa, bendahara desa, ketua RW, RT maupun perangkat perangkat desa lainnya atau biasa disebut dengan MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Dalam musyawarah tersebut bertujuan untuk menyepakati rencana pelaporan APBDesa.

Sebagai masyarakat desa harus tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya ataukah belum. Maka peneliti memiliki alasan mengapa melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan dalam Desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tahun Anggaran 2019 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat dalam Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Maka dari itu mengapa peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desatersebut dengan judul “PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA JATI ALUN-ALUN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO)”.

1.2   Rumusan Masalah

1.2.1  Bagaimana penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan       

          pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab.  

          Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo?

1.2.2 Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 tahun 2015 dari segi  

         pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab.

         Sidoarjo?

1.3   Tujuan Penelitian

1.3.1  Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana penyusunan laporan

          pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa  

            Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.

1.3.2  Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana penerapan Perbup

          Sidoarjo no. 27 tahun 2015 dari segi pelpaoran dan pertanggungjawaban pada desa

          Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.

1.4   Manfaat Penelitian

Diharap penelitian bisa memberi informasi serta manfaat untuk pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

1.4.1    Akademik

Diharapkan penelitian bisa menambah wawasan mengenai kesiapan desa dalam mengimplementasikan penerapan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Diharap hasil penelitian bisa dijadikan acuan maupun memberikan manfaat dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

1.4.2    Praktis111

Diharap penelitian bisa memberi masukan kepada pemerintah desa supaya mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan PERBUP Sidoarjo.

1.5   Penelitian Terdahulu

Vega Virjiana Orangbio, Jantje Tinangon, Natalia Gerungai (2017)dengan judul “Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa”.

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Inoboto II Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mondodow alamatnya alamat Jl. Trans Sulawesi.Sampel yang dilakukan kepada kepala desa dan perangkat desa.Jenis penelitian mempergunakan metode penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, maupun pendokumentasian data.

Berdasarkan hasil di atas bisa ditarik kesimpulan jika proses pengelolaan keuangan desa Inoboto dua,bendahara serta sekretaris desa, kepala desa sudah melakukan tugas untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik. Yang mana tahapan perencanaan dilakukan sekretaris desa, tahapan penatausahaan maupun pelaksanaan dilaksanakan bendahara desa, tahapan pertanggungjawaban serta pelaporan dilaksanakan kepala desa. Pengelolaan keuangan desaInoboto II umumnya telah optimal, namun ada ketidak sesuaian dalam tahapan pertanggungjawaban. Yang mana pertanggungjawaban belum dapat diumumkan pada semua warga Inoboto II. Hal itu dikarenakan tidak ada media informasi yang bisa secara mudah dijangkau warga, misal papan informasi desa yang bisa berisi informasi krusial misalnya mengelola APBDes. Penyelenggaraan sistem keuangan

InobotoduaI belum dilakukan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa, yakni:

1.      Perangkat desa belum dapat melakukan pengelolaan dokumen penunjang dikarenakan ada kelalaian maka terdapat ketidaksamaan terkait register SPP.

2.      Minimnya pemantapan SDM yang bisa dilaksanakan lewat pelatihan keterampilan mempergunakan sarana penunjang kegiatan pengelolaan keuangan desa misal SIMDes. Serta harus ada pengembangan berdasarkan hal mengendalikan internap untuk melakukan pengelolaan keuangan desa.

Jufri Frani Rompas, Agustinus B.Pati, Johny P.Lengkong (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dikecamatan Langowan Utara Kab. Minahasa”.

Penelitian ini bertempat di Desa Tempang III, Desa Walantaka, maupun Desa Taraitak. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengamatan, data primer maupun sekunder, wawancara, studi dokumen .

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya kebijakan terkait pemberian anggaran yang banyak pada desa memberi memberi pengaruh baik untuk perkembangan desa terkhusus pada pembangunan fisik desa, tetapi pada pengelolaan keuangan desa, belum disertai dengan mutu aparatur penyelenggara, aturan pendukung serta kebijakan baru, menjadikan aparatur penyelenggara tidak bisa mengimbanginya, hal tersbeut jelaslah dilihat dalam tiga desa yang menjadi objek penelitian. Lalu tahap merumuskan pengelolaan maupun kebijakan keuangan adalah sebuah proses politik yang mencakup beberapa aktor baik BPD, Kepala Desa, kelompok masyarakat dan masyarakat setiap aktor mempunyai suatu kepentingan baik terang atau tersembunyi yang saling berbenturan, timbulnya konflik kepentingan antar terdapatnya kepentingan guna mendapatkan material lebih banyak muncul politisasi anggaran yang mana terdapat mata anggaran yang tidak melewati proses perencanaan keterlibatan warga setiap desa yang menjadi objek memiliki para pemangku kepentingan yang mendominasi. Pada pengelolaan keuangan desa, diberikan ruangan publik guna terlibat untuk membuat aktivitas maupun program menyaring aspirasi warga lewat musrenbangdes, tetapi usulan warga itu kalah bersaing dengan agenda lembaga yang memiliki kepentingan sendiri, sebaiknya usulan warga dibuat menjadi pijakan untuk menentukan peraturan umum anggaran. Kontrol yang lemah warga dan minimnya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa pada warga dan didominasi melalui sejumlah para pemangku kepentingan, sehingga kebijakan anggaran dipolitisasi oleh aktor yang ada pada proses penentuan serta penyusunan APBD maka warga dirugikan.

Delyane Kadjuju, Jenny Morasa, Robert Lambey (2017) berjudul “Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaa, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Montadoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan)”.

Penelitian ini lokasinya Desa Montadoi serta Desa Montadoi Selatan Kec. Pinolosian Timur Kab. Bolaang Mongodow Selatan. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pada proses penyelenggaraan maupun perencanaan angaran APBDees tahun 2016 Desa Montandoi maupun Montandoi Selatan telah selaras Permendagri No.113 Tahun 2014. Proses pertanggungjawaban Desa Montandoi adaketidaksesuaian yakni keuangan desa Montandoi tidak diinfokan pada warga desa Montandoi, hal tersebut tidak selaras Permendagri No. 113 Tahun 2014yaitu yang memuat bahwasanya laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDes diinfokan pada warga, sementara Desa Montandoi Selatan pada proses pertanggungjawaban telah selaras Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dan, pengimplementasian permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Montandoi serta Desa MontandoinSelatan nyatanya bisa membantu bendahara desa, kepala desa, sekretaris desa maupun BPD guna lebih siap untuk mengelola keuangan desa supaya bisa menyuguhkan laporan keuangan desa yang bermanfaat maupun bisa membuat sejahtera warga desa.

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan

Pengelolaan keuangan Kantor Kepala Desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sudah mempergunakan standar yang ditentukan pemerintah yaitu Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Terkait Acuan Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa Jati Alun-alun kec.Prambon kab. Sidoarjo dalam menyusun keuangan desa berpedoman dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2015, namun pemerintah desa berpedoman pula kepada peraturan bupati yang terbaru yang setiap tahunnya ada perubahan peraturan untuk menyusun keuangan desa, pada tahun 2019 pemerintah desa alun-alun menggunakan pedoman Perbup Sidoarjo No. 113 Tahun 2018 TerkaitAcuan Pengelolaan keuangan desa.  Didalam APBDes terdapat berbagai macam kelompok kegiatan yang antara lain:

2.1.1  Dana Desa

Merupakan dana yang sumbernya melalui APBN yang dikirimkan lewat APBN Kabupaten serta dipakai guna mendanai pelaksanaan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembangunan, maupun memberdayakan warga.

2.1.2  Bagi Hasil Pajak serta Retribusi

Adalah dana yang sumbernya melalui APBD yang diperuntukan untuk desa yang dipakai dalam mendanai pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, membina masyarakat, maupun memberdayakan masyarakat.

2.1.3  Alokasi Dana Desa

Adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten pada APBD kabupaten sesudah dikurangkan DAK.

2.1.4  Bantuan Keuangan Kabupaten

Bantuan keuangan yang sifatnya umum yang diperuntukan maupun penggunaan diberikan seluruhnya pada desa penerima bantuan pada upaya membantu melaksanakan tugas pemerintah desa.

2.1.5  Pendapatan Lainnya

Adalah hasil pungutan desa mencakuo jenis sumbangan maupun hibah melalui pihak ketiga dan pendapatan lainnya desa yang sah. Hibah maupun sumbangan melalui pihak ke-3 yang tidak mengikat dimaksud yaitu memberi uang melalui pihak ketiga. Sedangkan pendapatan lainnya desa yang sah dimaksud diantaranya pendapatan menjadi hasil kerjasama bersama pihak ke-3 maupun bantuan perusahaan yang lokasinya di desa.

2.1.6  Pendapatan Asli Desa

Merupakan penerimaan melalui beberapa upaya berbagai upaya pemerintah dalam mengumpulkan anggaran untuk kebutuhan desa guna mendanai aktivitas pembangunan maupun rutin.

Besarnya anggaran yang didapat oleh desa Jati Alun-alun pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.758.600.980,00 yang kemudia dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan antara lain, dana desa sebanyak Rp. 909.004.000,00, untuk hasil retribusi maupun pajak sejumlah Rp. 307.506.184,00, alokasi dana desa sebesar Rp. 487.790.796,00, bantuan keuangan kabupaten sebanyak Rp. 4.500.000,00, pendapatan lainnya sebanyak Rp. 800.000,00, pendapatan asli desa sebanyak Rp. 49.000.000,00.

 

 

BAB III

PENUTUP

Secara lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

3.1.1.   Perencanaan

Ialah proses mengidentifikasikan sasaran masa depan dan menguraikan tujuan maupun tahapan yang akan diperlukan guna mewujudkanya. Untuk perencanaan keuangan desa dibutuhkan rencana tahap strategis. Rencana pembangunan desa dilakukan secara melibatkan warga desa dalam musyawarah tentang perencanaan pembangunan desa. RPJMD Desa dan RKPDes, serta APBD, memuat dokumentasi perencanaan dan pembangunan (APBDes).

Pemakaian APBDes diawali dengan musrenbangdes yang mencakup BPD maupun tokoh masyarakat yang lain pada tahap perencanaan APBDes dilaksanakan secara menampung kebutuhan maupun aspirasi masyarakat lewat musyawarah desa.

Musrenbangdes merupakan forum musyawarah masyarakat desa yang mempertimbangkan usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan konsep pelibatan warga desa, perencanaan pembangunan, dan transparasi pemerintah pada masyarakat.

Rencana kegiatan tahun anggaran berjalan dibuat pada awal tahun anggaran berjalan. Tentu saja, tujuan pembuatan daftar rencana kegiatan yang direkomendasikan yang menggabungkan semua komponen desa adalah untuk menyampaikan ambisi untuk kegiatan yang diusulkan yang menarik dan dibutuhkan. Ketua RW merupakan salah satu pemain paling signifikan dalam operasional Musrenbangdes. Ketua RW mengikuti musrenbangdes, dan RT di bawahnya menyampaikan gagasan kepada pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua RW 03:

"Saya biasanya diundang untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes selama perencanaan.Jika ada kegiatan, pemerintah desa selalu mengirimkan undangan. Dalam musrenbangdes, saya membantu penyampaian usulan warga RW 03. Sebelum melaksanakan musrenbangdes, saya bekerja sama dengan ketua RT yang juga anggota RW saya guna mengumpulkan data maupun meminta masukan melalui warga. Usulan itu kami sampaikan ke forum agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian oleh pemerintah desa dalam merumuskan kebijakannya.”

Berikut pernyataan sekretaris desa Jati Alun-alun, Bapak Lutfi Anang K. “Kepala desa memimpin musrenbangdes, di sana kepala desa menyampaikan RPJMDes, dan kami menampung aspirasi dari masyarakat.” Setelah musrenbangdes selesai, kepala desa harus menciptakan tim dalam melakukan penyusunan RKPDes. Tim itu dipilih berdasar persetujuan kepala desa. Tim selanjutnya menyampaikan hasil temuan keputusan tersebut pada perangkat desa guna dipertimbangkan pada forum yang disebut muedes setelah menyusun RKPDes. RKPDes adalah dokumen utama perencanaan pembangunan desa selama 2 tahun, serta menjadi pedoman dalam menyusun APBDes. Tim pelaksana membuat format RAB (Anggaran Belanja) setelah pemerintah desa menetapkan RKPDes. Ini dijelaskan oleh ketua perencanaan, yang menjelaskan:

"Kami sedang menyusun RAB, dan terbukti bahwa dalam hal pembelian kami, kami tidak dapat melampaui harga standar yang ditetapkan. Jika melebihi, kita harus memikirkan kembali apa yang harus dikurangi agar pas."

Hasil RAB digunakan menjadi bahan guna melakukan penyusunan RAPBDes. RAPBDes yang sudah disusun selanjutnya digabungkan di Musdes serta dilakukan penetapan bersama BPD untuk membentuk APBDes. Penetapan APBDes biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan, yaitu bulan Desember, APBdes maupun RKPDes ditetukan dengan perdes.Untuk satu tahun anggaran, APBDes mencakup pengeluaran maupun pendaparan desa yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan.

Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 terkaitacuan mengelola keuangan desa, rancangan perdes desa terkait APBDes dilakukan penetapan paling lambat bulan Oktober periode berjalan. Pemerintah desa Jati Alun-alun menetapkan pada bulanFebruari. Hal tersebut tentunya tidak selaras target waktu yang sudah ditetapkan. Berikut ini adalah keterangan dari sekdes Jati Alun-alun:

“Rancangan peraturan desa kita buat pada bulan Februari. Menurut kami itu sudah bagus daripada dibawahnya karena kita tahu apa yang harus direncanakan untuk tahun 2019”

Berdasarkan dari pernyataan sekdes Jati Alun-alun, bahwa penetapan segala pengeluaran dan penerimaan untuk tahun berikutnya sudah diatur dalam RKPDes tahun sebelumnya.Jadi segala pengeluaran tidak boleh melenceng dari ketentuan RKPDes.Apabila ada yang perlu dibutuhkan untuk tahun tersebut harus menunggu pada APBDes perubahan pada bulan Oktober.

Peneliti menggunakan Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 terkait aturan mengelola keuangan desa untuk menganalisis tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa untuk APBDes Jati Alun-alun Tahun 2019. Indikator-indikator itu bisa dirangkum yakni:

Tabel

Indikator kesesuaian perencanaan APBDes Jati Alun-alun menurut Perbup Sidoarjo No.27 Tahun 2015.

IndIndikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPBDes.	APBDes diperoleh dari musrenbangdes dengan mengkaji hasil RPJMDes; sesudah musrenbangdes, kepala desa menciptakan tim untuk menyusun RKPBDes, yang dibahas dan ditentukan kepala desa.	Sesuai
Sekretaris desa menyampaikan RAPBdes kepada kepala desa.	Tim penyusun membuat RAPBDes setelah RKPBDes disahkan dan melaporkannya pada kepala desa lewat sekretaris desa.	Sesuai
Kepala desa menyampaikan RAPBDes pada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk perdes.	APBDes dilaporkan ke BPD lewat Musdes, serta ditetapkan pada bentuk peraturan (perdes) desa bekerja sama dengan BPD.	Sesuai
Rancangan peraturan esa disetujui paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan aturan desa ditetapkan pada bulan Februari.	Tidak sesuai

 

Sumber :diolah oleh penulis

Desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Tahun 2019 menurut prosedur selaras Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 terkait pedoman mengelola keuangan desa, berdasar hasil analisis maupun wawancara di atas, mempergunakan indikator perencanaan yang sudah dilaksanakan. Target waktu penyelesaian rancangan peraturan desa Jati Alun-alun sebaliknya, tidak selaras waktu yang termuat pada Perbup Sidoarjo.

3.1.2.   Pelaksanaan

Ada berbagai prinsip umum yang haruslah diikuti ketika melaksanakan pengelolaan keuangan desa, termasuk pendapatan maupun belanja. Seluruh pengeluaran serta penerimaan desa ditangani lewat Rekening Kas Desa, sesuai prinsip-prinsip tersebut. Bendahara maupun kepala desa menandatangani pencairan dana lewat Rekening Kas

Desa. Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015, hal itu terjadi, sebagaimana yang dikatakan bendahara desa:

“Rekening desa harus digunakan untuk semua kegiatan pemasukan dan pengeluaran. Sebagai penyimpan dana tunggal milik masyarakat, desa memiliki satu rekening.”

TPK dibentuk kepala desa. Ibu Neti Purwantini, sebagai narasumber menyampaikan sebagai berikut:

“Telah dibentuk timpenyelenggara oleh Kepala Desa guna pelaksanaan APBDes. Bertujuan dalam membuat RAB maupun bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa wajib menerima laporan dari tim pelaksana kegiatan”.

Menurut Neti Purwantini, tim tersebut terlebih dahulu harus menyiapkan RAB untuk kegiatan tersebut sebelum melaksanakannya. Semua tindakan berada di bawah kendali tim pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumentasi seperti RAB agar memenuhi syarat untuk dibiayai.Sekretaris desa kemudian memverifikasi tindakan RAB, yang kemudian disetujui oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan bendahara desa:

“Tim pelaksana kegiatan mengajukan RAB kegiatan untuk setiap pelaksanaan kegiatan.RAB tersebut kemudian dicek oleh sekretaris desa, dan kegiatan dapat dimulai.”

Setelah kegiatan selesai, langkah selanjutnya adalah mengajukan SPP pada kepala desa lewat sekretaris desa. Surat pertanggungjawaban pengeluaran dan bukti transaksi dilampirkan pada pengajuan SPP.

Sekretaris desa memverifikasi dokumen, yang selanjutnya disetujui kepala desa. Pembayaran kemudian dilaksanakan bendahara setempat. Menurut pernyataan yang dikeluarkan sekretaris desa:

“Kepala desa setuju dengan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana tindakan dan setelah berkas disertifikasi lengkap, bendahara desa melakukan pembayaran.”

Tahun 2019 tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Jati Alun- alun.Peneliti menggunakan indikator-indikator berikut berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 terkait acuan pengelolaan keuangan desa:

Tabel

Indikator kesesuaian pelaksanaan APBDes dengan Perbup Sidoarjo No.27 tahun 2015

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Seluruh            pengeluaran maupun penerimaan desa dilakukan lewat rekening desa.	Rekening desa harus menangani semua Pemasukan dan pengeluaran.	Sesuai
Rencana Anggaran Biaya dilakukan verifikasi oleh sekretaris         desa yang dilakukan pengesahan kepala desa.	Setiap pelaksanaan ktivitas mengajukan RAB kegiatan. Kemudia Rencana Anggaran dana itu dilakukan pemverifikasian oleh sekretaris desa, setelahnya dilakukan        pengesahan kepala desa baru aktivitas itu dapat dimulai	Sesuai
Penyelenggara aktivitas bertanggungjawab terhadap pelaksana	Pelaksana        kegiatan bertanggungjawab atas segala  tindakan pelaksanaan kegiatan	Sesuai
Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekretaris desa setelah dikatakan rinci sehingga          bendahara melakukan pembayaran	SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan lalu diverifikasi oleh sekretaris desa serta sesudah dokumen dinyatakan lengkap/sesuai, maka kepala desa setuju barulah bendahara desa melaksanakan pembayaran	Sesuai

Sumber :diolah oleh penulis,

3.1.3.   Penata usahaan

Segala tindakan keuangan yang dilakukan oleh bendahara disebut sebagai penatausahaan keuangan desa. Semua transaksi harus dicatat dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara. Bendahara desa harus mencatat semua transaksi secara metodis dan kronologis.

Diperlukan laporan pertanggungjawaban dari bendahara desa untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa. Kepala desa menerima laporan pertanggungjawaban setiap bulan, baik pada akhir bulan maupun pada awal bulan. Hal ini dilakukan secara otomatis pada saat penyelenggaraan mempergunakan aplikasi yang

disebut Sistem Keuangan Desa. KEMENDRAGI melakukan kerja sama dengan BPK maupun Pembangunan menjadikan Siskeudes ini guna membantu desa. Sesuai dengan pernyataan bendahara desa:

“Segala tindakan keuangan yang dilakukan oleh bendahara disebut sebagai penatausahaan keuangan desa.Semua transaksi harus dicatat dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara.Semua pengeluaran dan pendapatan harus dicatat, dan bukti harus diberikan. Misalnya, jika Anda membeli komputer dengan harga ini, setiap perubahan akan dilakukan untuk tujuan lain dan harus dicatat sehingga Anda memiliki bukti bahwa transaksi telah dilakukan (pengeluaran). Setiap bulan, saya menyampaikan laporan keuangan kepada kepala desa.”

Gambar 4.2 : Foto laporan bulanan Sumber : Kantor kepala desa Jati Alun-alun

Pemerintah desa menggunakan aplikasi siskeudes dalam penyelenggaraan APBDes guna membantu bendahara desa guna mengelola kegiatan keuangan desa. Hal ini dijelaskan Bendahara Jati Alun-alun:

“Untuk membantu pelaporan keuangan desa, perangkat desa Jati Alun-alun telah memakai aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).Tentu saja membantu tugas saya karena saya sudah mengandalkan teknologi. Jika saya mengetik SPJ, misalnya, aplikasi ini akan langsung membacanya dan langsung muncul. Belum ada siskeudes pada tahun- tahun sebelumnya."

Gambar 4.3 : tampilan siskeudes

sumber : foto tampilan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) Jati Alun- alun

Bendahara desa bertanggung jawab atas penatausahaan setelah kegiatan selesai serta sudah dilaksanakan pembayaran oleh bendahara. Menurut teknis bendahara desa sudah masuk ke aplikasi siskeudes secara otomatis. Setelah tahap pertama ditinggalkan pada bulan Maret, bendahara desa Jati Alun-alun mengambil alih administrasi. Gunakan bank Delta Arta untuk rekening desa.

Siskeudes merupakan aset yang besar bagi bendahara desa dalam hal tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Karena program dapat menghasilkan surat-surat yang dibutuhkan secara otomatis hanya dengan satu input transaksi, pemerintah desa dapat lebih mudah melaporkan dan menatausahakan

penyelenggaraan ajtivitas. Aplikasi siskeudes ini dibuat dan bekerja sama dengan pihak lain.

Sesudah pencairan, melaksanakan aktivitas maupun pembayaran selesai, bendahara Jati Alun-alun menangani penatausahaan. Peneliti tidak dapat memberikan bukti berupa print out karena penatausahaan dilakukan secara otomatis. Untuk mengelola bendahara desa, luncurkan program siskeudes dan masuk ke menu penatausahaan. Dari sana, Anda dapat mengakses sub menu misalnya buku kas umum desa, catatan spp pengeluaran, maupun daftar pembayaran. Data yang sudah dimasukkan secara otomatis disimpan dalam sistem.Permohonan hanya dapat dibuka sekretasi, kepala maupun bendahara desa.

Tabel

Indikator kesesuaian penatausahan APBD desa Jati Alun-alun tahun 2019 menurut Perbup Sidoarjo No.27 Tahun 2015

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Penatausahaan dilaksanakan   bendahara desa.	Bendahara desa Jati Alun- alun     bertanggung            jawab atas administrasi.	Sesuai
Bendahara       wajib melaksanakan pencatatan pengeluaran dan penerimaan dan melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan.	Bendahara desa mencatat semua  pemasukan pengeluaran serta Pemasukan dengan mempergunakan aplikasi siskeudes, yang dengan sendirinya        membantu bendahara     desa     pada pengelolaannya.	Sesuai
Bendahara Mempertanggung jawabkan uang lewat laporan pertanggung jawaban.	melaporkannya pertanggungjawaban bulanan melaporkannya pertanggung jawaban bulanan	Sesuai

Sumber:diolah oleh penulis

 

3.1.4.   Pelaporan

Kepala desa diwajibkan melakukan penyampaian laporan pada rangka melaksanakan wewenangm tugas, kewajiban maupun hak untuk mengelola keuangan desa. Laporan itu akan disampaikan pada Bupati secara semesteran. Laporan semester pertama harus sudah dilakukan penyampaian dalam bentuk laporan perealisasian APBDes paling lama bulan Juli periode berjalan, serta laporan akhir semester haruslah sudah dilakukan penyampaian paling lama bulan Januari tahun selanjutnya.

Perangkat desa Jati Alun-alun menyampaikan laporan APBDes pada Bupati melalui Camat setiap enam bulan dalam hal ini laporan APBDes mencakup berbagai kegiatan yang sedang atau telah berlangsung.

Penggunaan APBDes wajib dilaporkan kepada kepala desa tepat waktu, karena Bupati berwenang untuk menunda pencairan uang berikutnya jika laporan tersebut terlambat. Seperti yang dikatakan bendahara desa Jati Alun-alun:

"Jika laporan keuangan tertunda, pencairan uang tunai akan tertunda, bahkan bisa saja tidakdicairkan."

‘’Untuk pelaporan hasil realisasi APBDes pada semester pertama mengalami keterlambatan, yakni dilaporkan tanggal 29 agustus karena ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi untuk semester akhir tepat waktu ”.

Printout laporan penggunaan APBDes diterima dari aplikasi siskeudes.Secara teknis, bendahara mencetak berbagai laporan untuk ditelaah oleh pemerintah kabupaten. Berkas yang sudah dilakukan pencetakan dan diatur berdasarkan hukum. Pada 29 Agustus, laporan pertama selesai, dan pada 31 Desember, laporan semester akhir realisasi APBDes Desa Jati Alun-alun selesai. Bendahara dan kepala desa Jati Alun-alun menandatangani laporan tersebut dengan sepengetahuan camat Prambon.

Pemerintah desa melaporkan penggunaan dana APBDes kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Pemerintah Kecamatan Prambon sebagai bagian dari proses pelaporan. Umumnya, pemerintah kecamatan melakukan pengumpulan data dan laporan keuangan melalui desa di sekitar wilayah secara bersamaan, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo. Pemerintah desa juga dapat melapor langsung ke pemerintah kabupaten pada kesempatan tertentu. Demikian pernyataan bendahara desa jati alun-alun: “Secara teknis, kecamatan mengumpulkan data dan laporan dari desa secara bersamaan, dan terkadang kami menyerahkan laporan kami sendiri ke kabupaten secara langsung.”

Penulis mempergunakan indikator berdasarkan Perbup Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 terkait aturan mengelola keuangan desa untuk mengkaji tahapan pelaporan.Pemerintah Desa Jati Alun-alun tidak sesuai dengan Perbup Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I pada tanggal 29 Agustus 2019. Sedangkan laporan realisasi semester akhir akan jatuh tempo pada 31 Desember 2019.

 

 

Tabel

Indikator kesesuaian pelaporan APBDes desa Jati Alun-alun tahun 2019 menurut Perbup Sidoarjo No.27 tahun 2015

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Kepala desa memberikan laporan realisasi penyelenggaraan APBDes pada Bupati.	Laporan            disampaikan melalui kecamatan atau langsung ke pemerintah kabupaten Sidoarjo	Sesuai
Laporan semester pertama diberikan paling lama akhir bulan Juli tahun berjalan.	Pada bulan Agustus laporan realisasi semester pertama dirilis.	Tidak Sesuai
Laporan semester akhir diberikan paling lama di akhir bulan Januari tahun selanjutnya.	Lapaoran realisasi semester akhir dilaporkan pada bulan Desember 2019	Sesuai

Sumber: diolah oleh penulis

3.1.5      Pertanggungjawaban

Petanggungjawaban APBDes berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Bupatitiap akhir periode anggaran. Pertanggung jawaban APBDes berpedoman terhadap perbup terkait mengelola keuangan desa yang terbaru

Dalam APBDes terdapat berbagai macam pembiayaan, misalnya program-program yang dibiayai oleh ADD, ADD adalah alokasi dana desa yang terdapat dalam APBDes. Beberapa pembiayaan yang dibiayai oleh ADD adalah pendapatan tetap kepala serta perangkat desa, tunjangan BPD, intensif RT, RW.

Laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola APBDes. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut digunakan sebagai persyaratan pencairan dana pada tahun berikutnya. Desa Jati Alun-alun didampingi tim pendamping kecamatan saat menyusun laporan pertanggungjawaban, yang kemudian diserahkan pada pemerintah kabupaten lewat kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban disusun sekretaris serta bendahara desa Jati Alun-alun yang didampingi tim pendamping kecamatan, sebagaimana disampaikan oleh bendahara desa Jati Alun-alun: "Saat mempersiapkan laporan pertanggungjawaban, kami melakukan semuanya sendiri.Kami tidak pernah menyerahkan laporan ini kepada pihak ketiga."

Jika masyarakat menginginkan informasi lebih lanjut tentang pengelolaan APBDes, pemerintah desa Jati Alun-alun bersedia memberikannya langsung di kantor desa. Sekretaris Desa Jati Alun-alun menyampaikan informasi sebagai berikut: “Kalau ada yang ingin tahu dengan jelas dan detail, silakan datang ke kantor desa. Kami membuka diri kepada masyarakat Desa Jati Alun-alun yang ingin memahami informasi terkait pengelolaan keuangan desa.”

Pemerintah desa Jati Alun-alun memberikan pula laporan pertanggungjawaban pada masyarakat lewat spanduk yang dipasang di tiga lokasi balai pertemuan dusun Alun-alun, balai pertemuan dusun Bancang, dan balai desa Jati Alun-alun. Ketua BPD Jati Alun-alun desa memberikan pesan ini: “Pemerintah desa Jati Alun-alun sangat bertanggung jawab.Menurut administratif, pemerintah desa sudah memberi laporan pada pemerintah kabupaten, warga sudah diberitahu tentang hasil realisasi laporan APBDes dengan memasang spanduk di tiga lokasi: balai pertemuan dusun Alun-alun, balai pertemuan dusun Bancang, dan balai desa Jati Alun-alun”.

Gambar 4.4 : salah satu contoh banner yang terdapat dalam balai desa Jati Alun-alun Sumber : kantor kepala desa Jati Alun-alun

Peneliti menggunakan indikator akuntabilitas akuntabilitas APBD Jati Alun-alun Tahun 2019 untuk menganalisis tahap akuntabilitas. Indikator tersebut didasarkan pada Perbup Sidoarjo No.27 Tahun 2015 yang menetapkan kriteria mengelola keuangan desa. Berdasar hasil observasi maupun wawancara bisa ditarik kesimpulan jika penggunaan APBDes telah berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. Laporan pertanggungjawaban APBDes telah disampaikan kepada masyarakat desa Jati Alun-alun serta pemerintahan kabupaten oleh pemerintah desa.

Tabel

Indikator kesesuaian pertanggungjawaban APBDes desa Jati Alun-alun tahun 2019 menurut Perbup Sidoarjo No.27 tahun 2015

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Kepala desa memberikan laporan pertanggung jawaban realisasi penyelenggaraan APBDes pada Bupati tiap akhirtahun anggaran.	Laporan disampaikan melalui kecamatanatau langsung         ke pemerintah kabupaten Sidoarjo.	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDes mencakup pembiayaan, pendapatan, belanja.	Terdapat berbagai macam pembiayaan yang didanai melalui ADD (Alokasi Dana Desa)	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban maupun realisasi penyelenggaraan APBDes diinforkan pada masyarakat dengan cara tertulis maupun media yang    tidak    sulit dijangkau publik.	Pemerintah desa sudah memberikan     laporan pertanggungjawaban pada masyarakat lewat pemasangan banner	Sesuai

Sumber : diolah oleh penulis

3.2.     DAFTAR PUSTAKA

Abdussakur, 2017. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Diwilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Aw Satriyansah, 2019. Dspace.UII.ac.id (bab II Landasan Teori 2.1 Laporan Keuangan).

Delyane Kadjuju, Jenny Morasa,Robert Lambey, 2017. Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinoloso Timur Kabupaten bolang Mongodow Selatan). http://ejournal.insrat.ac.id.

Dwi Payana, Ari, 2003. Membangun Good Gevormance di Desa. IRE Press, Yogyakarta. Fakhir Abdillah, 2018. Implementasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Jufri Frani Rompas, Agustinus B. Pati, Jhon P. Lengkong, 2017. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Lawongan Utara Kabupaten Minahasa.

Jurnal Riset Akuntansi Multi Paradikma (JRAM). Vol.4 No.3 November 2017.

Mazroh, 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Digilib Uinsa.

Matthew B. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman: Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Mey Dianto, 2015. Definisi Populasi dan Sampel. https://www.slideshare.net. Muhadam Labolo. Dinamika Politik.

Nurman, 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Said Zainal Abidn, 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Siregar, Badric, 2003. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana. Yogyakarta : STIE YKPN. Siklus            Pengelolaan     Keuangan        Desa.   http://www.keuangandesa.info/2015/12/siklus- pengelolaan-keuangan-desa.html?m=1.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Pendidkan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Vega Virjiani Orangbio, Jantje Tinangan, Natalia Gerungai, 2017. Analisis Perencanaan dan

Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 DalamUpaya Meningkatkan Pembangunan Desa.

Witdya            Pangestika.      5          Format Laporan           Keuangan        Yang   Wajib   Anda   Ketahui. http://www.google.com/amp/s/www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/.

Yuliansyah, 2016. Akuntansi Desa. Jakarta : Salemba Empat.

Oleh : Nyu Windiya Iswanti / 16310511 STIE MAHARDHIKA SURABYA